 Wakil Menteri Hukum Vietnam, Nguyen Thanh Tu, menyampaikan informasi mengenai isi reformasi institusi guna menangani masalah-masalah yang dihadapi pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Resolusi 01 Pemerintah (Foto: VGP/QP) |
Menurut Wakil Menteri Nguyen Thanh Tu, Resolusi nomor 01 Pemerintah telah menetapkan tugas penyempurnaan institusi hukum, khususnya penyempurnaan peraturan perundang-undangan serta peningkatan efektivitas dan kualitas pelaksanaan hukum, sebagai salah satu tugas prioritas Pemerintah pada tahun 2026. Dengan peran sebagai lembaga yang memberikan masukan kebijakan kepada Pemerintah di bidang ini, Kementerian Hukum akan fokus memberikan masukan tentang pelaksanaan berbagai kelompok tugas dan solusi utama. Wakil Menteri Kehakiman Nguyen Thanh Tu, mengatakan:
“Kementerian Hukum akan terus meneliti dan mengajukan Proyek Strategi Penyempurnaan Sistem Hukum Vietnam di era baru kepada Politbiro, sesuai dengan semangat Kongres Nasional XIV Partai Komunis Vietnam. Bersamaan dengan itu, Kementerian Hukum juga akan meneliti dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang mengenai seperangkat kriteria dan alat penilaian untuk keperluan prosedur administrasi, guna menyederhanakan dan memangkas prosedur tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga meningkatkan kualitas pelaksanaannya, berdasarkan keterpaduan data serta pengurangan biaya kepatuhan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
