Pada tanggal 19 Desember, satu delegasi diplomatik tingkat tinggi Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS urusan Timur Tengah, Barbara Leaf, untuk pertama kalinya datang di Damaskus, Ibu kota Suriah setelah lebih dari 13 tahun untuk membahas hubungan masa depan dengan kekuatan berkuasa baru di Suriah. Event ini menandai awalnya satu situasi politik baru di negara yang dihancurkan oleh perang selama lebih dari satu dekade ini.
Indikasi-indikasi diplomatik yang positif
Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah diskusi-diskuasi pertama dengan pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok Islam yang mengepalai kekuatan yang sedang memegang kekuasaan di Suriah, delegasi diplomatik AS menyampaikan pesan positif, memberitahukan bahwa HTS berkomitmen untuk tidak membolehkan kelompok-kelompok teroris menimbulkan ancaman-ancaman di dalam dan luar Suriah, baik terhadap AS maupun para mitra di kawasan. Setelah pertemuan tersebut, pihak AS juga secara resmi menghapuskan perintah pengajuan hadiah 10 juta USD untuk penangkapan Ahmed Al-Sharaa, pemimpin HTS.
 Bendera nasional Qatar mengibar di Kedutaan Besar Qatar di Damaskus, Suriah, pada tanggal 21 Desember (Foto: Xinhua) |
Gerak-gerik positif dari pihak AS telah membuka serentetan kegiatan diplomatik dari banyak negara lainnya. Pada tanggal 21 Desember, Qatar mengumumkan pembukaan kembali Kedutaan Besar negara ini di Kota Damaskus setelah 13 tahun ditutup. Negara-negara Arab seperti: Arab Saudi, Yordania juga telah mengirim delegasi-delegasi diplomatik ke Suriah. Turki, negara yang memainkan peranan penting papan atas dalam perkembangan-perkembangan politik baru-baru ini di Suriah, telah segera membuka kembali Kedutaan Besar negara ini di Suriah pada tanggal 14 Desember, bersamaan itu mengeluarkan serentetan komitmen bantuan lainnya kepada pemerintah baru di Suriah baik di segi diplomatik maupun segi militer. Bahkan negara-negara yang punya hubungan dekat dengan pemerintah pimpinan Bashar Al-Assad yang baru saja runtuh juga menyatakan mendukung penegakan lingkungan yang damai dan stabil di satu negara Suriah yang terjamin keutuhan wilayahnya.
 Ahmed Al-Sharaa, Pemimpin Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS). (Foto: PSB) |
Menurut kalangan pengamat, perkembangan politik yang mendadak selama ini sedang membuat negara-negara di kawasan serta negara-negara di luar kawasan berlomba untuk merebut pengaruhnya di Suriah. Pakar dari Program Timur Tengah dan Afrika Utara dari Chatham House, Inggris, Bader Al-Saif menilai bahwa lomba ini sedang berjalan secara cukup damai, tetapi memperingatkan bahwa proses perdamaian baru di Suriah sedang berada di tahapan awal, sangat tipis, sehingga perlu menghindari terlalu banyak intervensi dari luar:
“Jalan menuju ke masa depan Suriah sering kali dinilai kacau, instabilitas, atau penuh warna pink dan kabar-kabar baik. Menurut saya, kedua penilaian ini tidak tepat. Masa depan Suriah akan merupakan campuran dari kedua faktor tersebut, dan kita perlu menyadari bahwa semua hal sekarang sedang dilaksanakan”.
Masalah kemanusiaan
Bagi komunitas internasional, situasi politik baru di Suriah membuka satu masa depan baru yang sulit diprediksi bagi negara ini, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk menangani salah satu krisis terbesar yang harus dihadapi dunia selama satu dekade ini ialah masalah pengungsi Suriah. Menurut prakiraan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan pembentukan pemerintah Suriah, diprakirakan akan ada setidaknya sejuta pengungsi Suriah yang pulang kembali ke tanah airnya dalam waktu 6 bulan mendatang. Jutaan orang lainnya bisa melakukan repatriasi pada tahapan berikutnya, ketika situasi politik dan ekonomi di Suriah menjadi baik.
Namun, dengan pulangnya jutaan orang Suriah juga mengajukan tantangan-tantangan besar terkait masalah kemanusiaan setelah lebih dari satu dekade tenggelam dalam perang saudara dan konflik, perekonomian Suriah sekarang berada dalam situasi lumpuh, infrasktruktur di banyak kota besar seperti: Aleppo, Hama, Homs dihancurkan hampir semuanya. Oleh karena itu, penerimaan segera kepulangan jutaan orang bisa menimbulkan beban sosial-ekonomi yang terlalu berat bagi pemerintah baru di Suriah dan mengancam proses perdamaian yang sedang tipis di negara ini. Direktur Jenderal Organisasi Migrasi Internasional (IOM), Ibu Amy Pope mengatakan:
“Apa yang sedang kita saksikan di lapangan ialah ada sejumlah pengungsi yang terlalu besar jumlahnya melakukan repatriasi, dalam konteks yang terlalu tipis. Hal ini bisa menimbulkan dampak-dampak yang lebih serius terhadap satu proses perdamaian yang masih sangat lemah di Suriah”.
 Pengungsi Suriah pulang ke tanah airnya di koridor Cilvegozu, Reyhanli, Provinsi Hatay, Turki, 12/12/2024. (Foto: Xinhua/VNA) |
Guna menangani tantangan-tantangan kemanusiaan yang mendesak untuk Suriah, Komite Investigasi PBB urusan Suriah (UNCIS) pada pekan lalu telah mengeluarkan imbauan darurat, meminta kepada komunitas internasional supaya menghapuskan sanksi-sanksi terhadap Suriah guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemasokan bantuan kemanusiaan bagi jutaan penduduk yang sedang menghadapi kesulitan.
Pada saat ini, Pemerintah sementara Suriah sekarang juga menetapkan prioritas mendesak ialah menstabilkan kehidupan warga. Pada tanggal 19 Desember, penjabat Menteri Perdagangan Domestik Suriah, Maher Khalil al-Hassan, mengatakan bahwa pemerintah Suriah sekarang sedang mempelajari serentetan reformasi, termasuk peningkatan gaji hingga 400% dan menghapuslan subsidi harga dari pemerintah terhadap beberapa jenis barang strategis guna meliberalisasi perekonomian dan membatasi keadaan pengambilan keuntungan yang sengaja, melalui itu membantu warga Suriah untuk sementara menstabilkan kehidupan sebelum kegiatan-kegiatan bantuan kemanusiaan internasional digelar secara lebih kuat.
