(VOVworld) - Krisis politik di Mesir telah memasuki tahapan yang paling menegangkan ketika hari Rabu (14 Agustus) menjadi hari yang paling berlumuran darah di negara ini dengan korban kira-kira 525 orang tewas, ribuan orang lain luka-luka. Setelah banyak upaya kerujukan internasional mengalami kegagalan, ancaman-ancaman aksi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menentang para demonstran yang mendukung mantan Presiden terpecat Mohamad Morsi akhirnya telah menjadi kenyataan. Situasi sekarang membuat opini umum tidak bisa merasa optimis akan satu azimat manapun untuk membantu Mesir bisa mencari jalan ke luar dalam hari-hari mendatang.
Komunitas internasional telah memberikan reaksi yang keras setelah pasuka keamanan Mesir menindas para demostran. Uni Eropa memberitahukan: kasus ini sangat mencemaskan dan menyerukan kepada kalangan politik negara Afrika Utara ini mengekang diri. Jerman, Perancis, Inggeris dan Turki telah mendesak para pendukung Pemerintah sementara Mesir dan faksi pendukung mantan Presiden terguling Mohamad Morsi supaya melepaskan kekerasan, bersamaan itu mengimbau kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan Liga Arab supaya melakukan langkah-langkah yang cepat untuk menghentikan satu “massakre” di Mesir dan beranggapan bahwa kediaman komunitas internasional telah membuka jalan bagi penindasan terhadap kekerasan yang dilakukan para yang bertanggung jawab Mesir. Iran menyebutkannya sebagai satu “massakre” di Mesir. Sementara itu puluhan ribu orang Jordania telah melakukan demonstrasi duduk di depan Kedutaan Besar Mesir di ibukota Amman untuk memprotes tindakan penindasan yang dilakukan tentara Mesir terhadap para demonstran. Setuju dengan pandangan dari banyak negara, Qatar juga mengecam penindasan tersebut dan menyatakan akan mendukung kuat Organisasi Ikhwanul Muslimin pimpinan Mohamad Morsi.
Jelaslah, situasi di Mesir sedang jatuh ke dalam kemacetan sepenuhnya. Rakyat negara ini sedang lebih merasakan secara mendalam satu kenyataan yang menyedihkan dari pada rakyat negara-negara lain akan Musim Semin Arab bahwa penggulingan terhadap satu pemerintah autoritarian jauh lebih mudah dari pada penggantian satu sistim pemerintahan lain. Selama lebih dari 2 tahun setelah menggulingkan pemerintah yang keras pimpinan mantan Presiden Hosni Mubarak, Mesir tetap belum bisa menciptakan satu sistim politik yang sungguh-sungguh. Alasan-nya ialah situasi yang terpolarisasi dan kurang adanya kemauan baik untuk berkompromi demi kepentingan bersama. Ini juga merupakan titik macet yang membuat proses perombakan di negara Afrika Utara ini tidak sampai pada sasaran. Sejak mantan Presiden Hosni Mubarak digulingkan, perpecahan di kalangan masyarakat Mesir semakin meningkat. Meskipun Organisasi Ikhwanul Muslimin mencapai kemenangan dalam pemilihan umum dan menguasai kekuasaan dan menyelenggarakan Tanah Air, tapi mereka tidak bisa meyakinkan jutaan orang Mesir bahwa politik mereka adalah sama sekali menyeluruh ketika situasi pengangguran dan kelaparan serta kemiskinan meningkat. Sebelum saat mantan Presiden Mohamad Morsi digulingkan, tentara tetap dianggap sebagai wasit politik yang satu-satunya di Mesir, tapi sekarang sedang melakukan langkah-langkah yang berbahaya ketika menindas para demonstran yang mendukung Presiden terguling Mohamad Morsi. Tantangan serius yang sekarang dihadapi Mesir ialah pendirian dari semua pihak sangat keras, kontradiksi antar-faksi semakin menjadi serius.Tentara dengan gigih tidak memberikan konsesi dan menyatakan akan terus meningkatkan tekanan terhadap para demonstran. Pada pihaknya, Gerakan Ikhwanul Muslimin menegaskan: Demonstrasi akan terus berlangsung selama Pemerintah dengan disponsori Tentara mengundurkan diri dan Presiden sementara Mohamad Morsi yang dipilih oleh rakyat berkuasa kembali. Sementara itu peranan kerujukan blok Arab dan komunitas internasional adalah sangat sulit karena sekarang masih tetap ada banyak perpecahan dan perselisihan.
