Para pemimpin dari 27 negara anggota Uni Eropa mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) selama dua hari pada tanggal 19-20 Maret di Brussels (Belgia) dengan fokus awal pada peningkatan daya saing blok dan bantuan untuk Ukraina. Namun, perkembangan situasi global memaksa blok ini untuk mengubah prioritasnya.
Tekanan dari Timur Tengah
Pada hari pertama KTT Uni Eropa di Brussels tanggal 19 Maret, Bank Sentral Eropa (ECB) mengumumkan penurunan proyeksi pertumbuhan dan peningkatan proyeksi inflasi kawasan tersebut untuk tahun 2026, sekaligus memperingatkan adanya guncangan harga energi akibat konflik di Timur Tengah.
Secara rinci, ECB memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan Zona Euro akan mencapai 0,9% tahun ini, turun dari perkiraan 1,2% yang diumumkan pada Desember 2025. Bersamaan dengan itu, ECB juga menaikkan proyeksi inflasi menjadi 2,6% untuk seluruh tahun, meningkat dari 1,9% dalam perkiraan Desember 2025. Penyesuaian ini mencerminkan dampak global dari konflik Timur Tengah terhadap pasar komoditas, pendapatan sebenarnya, dan kepercayaan investor. Eropa menjadi salah satu wilayah yang terdampak besar karena ketergantungannya pada impor gas alam cair (LNG) dari kawasan Teluk. Harga LNG di Eropa telah meningkat 35% pada 19 Maret, dan jika terus naik, benua ini memiliki ruang yang sangat terbatas untuk mengatasinya.
Namun, bagi Eropa, konflik di Timur Tengah bukan sekadar persoalan ekonomi. Pernyataan kritik dan ancaman dari Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara sekutu Eropa yang tidak mendukung AS dalam konflik dengan Iran memaksa Eropa untuk bersikap sangat hati-hati, baik agar tidak terseret ke dalam konflik yang tidak diinginkan, maupun agar tidak memperburuk hubungan yang saat ini sudah cukup tegang dengan AS. Pakar Fabian Zuleeg, Direktur Eksekutif Pusat Kebijakan Eropa (EPC) di Brussels, menyatakan:
“Saya pikir, alih-alih membahas kebijakan jangka panjang yang bersifat struktural, para pemimpin Eropa kini terpaksa membahas apa yang sedang terjadi dan mencoba mengeluarkan suatu sikap yang masuk akal, setidaknya sikap yang disepakati oleh mayoritas negara anggota. Kita dapat melihat hal ini dari keputusan Eropa untuk tidak mendukung Donald Trump dalam konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.”
Retakan terkait isu Ukraina
Perkembangan di Timur Tengah serta perhitungan terkait energi juga semakin memperumit salah satu prioritas utama yang ditetapkan Uni Eropa dalam KTT minggu ini, yaitu pengesahan paket pinjaman prioritas sebesar 90 miliar euro (lebih dari 104 miliar USD) untuk Ukraina. Perselisihan tajam antara Ukraina dengan dua anggota Uni Eropa, yaitu Hungaria dan Slovakia, terkait pipa minyak dari Rusia yang melintasi wilayah Ukraina menuju negara-negara tersebut telah membuat Hungaria dengan gigih menghalangi persetujuan paket pinjaman 90 miliar euro bagi Ukraina, meskipun mendapat tekanan dari Uni Eropa.
Sebelumnya, pada Desember 2025, Budapest pernah menyetujui agar Uni Eropa meluncurkan paket pinjaman tersebut dengan syarat Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko tidak perlu berkontribusi secara finansial. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Hungaria semakin meningkatkan tuntutan tambahan.
Kebuntuan ini terus menempatkan Uni Eropa dalam posisi sulit dalam mempertahankan persatuan internal terkait dukungan terhadap Ukraina. Banyak pemimpin Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa telah memberikan kritik keras terhadap sikap Hungaria, serta menilai bahwa perbedaan internal yang semakin dalam sedang merusak kemampuan aksi kolektif Uni Eropa, terutama ketika blok ini semakin dituntut untuk mampu merespons berbagai dinamika global dengan lebih cepat. Kanselir Jerman Friedrich Merz memperingatkan:
“Kami sepakat bahwa kami tidak dapat menerima apa yang baru saja terjadi di Dewan Eropa. Hal ini akan membawa konsekuensi luas yang melampaui peristiwa itu sendiri. Kami harus segera membahas kembali isu paket pinjaman 90 miliar euro untuk Ukraina, termasuk ketentuan-ketentuan kunci terkait anggaran keuangan serta berbagai masalah terkait lainnya”.
Perpecahan internal Uni Eropa terkait isu Ukraina kini tidak hanya terbatas pada penolakan Hungaria terhadap paket bantuan sebesar 90 miliar euro. Konflik di Timur Tengah serta risiko terjadinya krisis energi baru juga turut mengguncang stabilitas internal Uni Eropa. Pada 14 Maret, Perdana Menteri Belgia Bart De Wever menyatakan bahwa Uni Eropa “kalah di semua lini” dan mendesak diakhirinya ketegangan dengan Rusia “demi kepentingan Eropa”.
Menurut Bart De Wever, Uni Eropa perlu melakukan persenjataan ulang sekaligus menormalisasi hubungan dengan Rusia agar dapat kembali mengakses sumber energi berbiaya rendah. Ia juga menilai bahwa para pemimpin Eropa sebenarnya sepakat dengan pandangan tersebut, namun “tidak ada yang berani mengungkapkannya”. Menurut para pengamat, bagi sebuah blok yang selama ini selalu menganggap sanksi dan tekanan terhadap Rusia sebagai cara terbaik untuk mendukung Ukraina, pandangan dari Perdana Menteri Belgia tersebut dapat dianggap sebagai titik balik yang signifikan, meskipun pada saat ini tidak semua pemimpin Eropa cukup berani untuk mengakuinya.
