Dana tersebut digunakan  untuk melaksanakan kebijakan pembongkaran kapal penangkap ikan yang tidak memenuhi persyaratan operasional, sekaligus mendukung nelayan beralih profesi. 24.4-am_sang-9-gia_lai-anh_2.jpg Kapal-kapal penangkap ikan di Provinsi Gia Lai (Foto: Nguyen Thao/VOV Tay Nguyen) Saat ini terdapat 424 kapal dengan panjang lebih dari 6 meter di Provinsi Gia Lai yang tidak memenuhi syarat atau tidak lagi dibutuhkan untuk operasi lepas pantai. Kapal-kapal tersebut akan dibongkar sesuai dengan kebijakan dukungan Dewan Rakyat. Pemerintah daerah akan memberikan subsidi kepada para nelayan sebesar 50 persen hingga 80 persen dari nilai pembuatan lambpung kapal baru serta 70% dari nilai mesin utama bekas.  Seiring dengan itu, npelayan dan para anggota keluarga yang terlibat langsung akan mendapatkan biaya pelatihan profesi dan prioritas akses modal pinjaman untuk memulai usaha rintisan. Kebijakan ini mendapat respon positif dari para nelayan Provinsi Gia Lai. Nguyen Thanh Danh, Wakil Ketua Komite Rakyat Kecamatan Quy Nhon Dong, Provinsi Gia Lai menuturkan: “Setelah sidang, kami akan melakukan inspeksi langsung terhadap kapal-kapal penangkap ikan untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebijakan provinsi. Kemudian, kecamatan akan mempublikasikan informasi tersebut selama 7 hari, jika tidak ada tanggapan, akan diberlakukan kesepakatan bersama. Komite Rakyat kecamatan akan melakukan kesepakatan dengan para pemilik kapal untuk mengatur relokasi ke area berlabuh yang telah ditentukan. Setelah mengucurkan dana kepada keluarga korban, kecamatan akan melanjutkan likuidasi kapal-kapal penangkap ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku”.