Tanggung Jawab Tertinggi Terhadap Pemilih dan Tanah Ai
29/05/2025 10:08
(VOVWORLD) -Tahap pertama dari persidangan ke-9 Majelis Nasional (MN) angkatan XV berakhir pada Kamis (tanggal 29 Mei). Aksentuasi dari tahap pertama adalah pekerjaan penyempurnaan institusi, dengan efektif mengabdi revolusi penataan dan perampingan aparat organisasi sistem politik.

Persidangan ke-9 Majelis Nasional (MN) angkatan XV (Foto:quochoi.vn) Pada minggu kerja pertama, titik berat terbesar adalah MN melakukan pemungutan suara untuk mengeluarkan dua resolusi yang memutuskan untuk meminjau dan mengamandir beberapa pasal dari Undang Undang Dasar (UUD) tahun 2013 dan membentuk Komite untuk merevisi dan menambahkan beberapa pasal dari UUD 2013. Ini adalah tugas strategis baik dalam politik maupun hukum, yang bertujuan untuk segera menginstitusikan haluan-haluan besar dari Partai, terutama dalam menata aparat negara ke arah "yang ramping, berhasil guna, berdaya guna dekat dengan rakyat, dekat dengan kenyataan". Hasilnya adalah 100% anggota MN yang hadir memberikan suara mendukung. Hal ini menunjukkan kemauan politik yang kuat dan konsensus Majelis Nasional dalam bertekad untuk membangun dan menyempurnakan institusi negara hukum Republik Sosialis Vietnam. Nguyen Tao, Anggota MN Kota Lam Dong, mengatakan: “ Kami sedang mengubah model aparat yang b erhasil guna , dari model pemerintahan daerah tiga tingkat menjadi model pemerintahan dua tingkat. Untuk melakukan itu, UUD harus diamandemen. Kami memiliki program MN yang khusus untuk mengesahkan rancangan amandemen dan p enambahan beberapa pasal dari UUD 2013 dengan peta jalan yang disiapkan dengan cermat dan saksama. ” Juga pada tahap pertama persidangan ke-9, untuk segera menginstitusi Resolusi 68 Politbiro tentang pembangunan ekonomi swasta, MN mengesahkan Resolusi tentang sejumlah mekanisme dan kebijakan untuk pembangunan ekonomi swasta dengan 98,84% anggota mendukung. Dengan demikian, pada tahun 2025, waktu untuk memproses prosedur administratif akan berkurang setidaknya 30%, biaya kepatuhan hukum akan berkurang 30%, dan kondisi bisnis akan berkurang 30%. Nguyen Ngoc Son, anggota MN Kota Hai Duong, menekankan: “ Pe mberlakuan Resolusi m engenai menetapkan kembali i nstitusi pembangunan sesuai dengan Resolusi KS PKV merupakan terobosan yang sangat kuat, yang berpusat pada perusahaan juga membantu perusahaan swasta m endorong pembangunan, berkontribusi pada pertumbuhan PDB negara. ”
Related








