Acara pembukaan persidangan ke-6 Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam.

(VOVworld) - Persidangan ke-6 Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam diadakan Senin 19 Maret  di bawah  pimpinan Ketua MN Nguyen Sinh Hung.

Persidangan ini akan berlangsung sampai dengan 27 Maret ini dengan banyak isi penting, khususnya acara interpelasi terhadap para unsur pemerintah. Dalam hari  pertama,  Komite Tetap MN Vietnam  mendengarkan laporan evaluasi pelaksanaan  Undang-Undang Dasar tahun 1992 (UUD-1992) yang dipresentasikan Komite Perancangan dan Amandemen UUD-1992 dan laporan yang dibacakan Kepala Komisi Hukum MN Vietnam, anggota Komite Perancangan dan Amandemen UUD-1992 untuk dibahas Komite Tetap MN Vietnam.

Panorama persidangan ke-6 Komite Tetap MN Vietnam

(Foto: vov.vn)

Ketika berbicara  pada acara pembukaan  persidangan ini, Ketua MN Vietnam Nguyen Sinh Hung  menegaskan: Memberikan evaluasi  dan penilaian tentang  pelaksanaan UUD-1992  dilakukan secara serius oleh  semua badan usaha  pemerintah, ormas, organisasi politik dan sosial. Ketua MN Nguyen  Sinh Hung mengatakan: “Evaluasi pelaksanaan UUD-1992 yang dilakukan  menunjukkan hasil-hasil yang dicapai oleh UUD-1992 dan beberapa tuntutan yang diajukan dalam situasi baru setelah ada program politik tentang pembangunan dan pengembangan Tanah Air pada periode  transisi berikutnya dan semua naskah dokumen yang bersangkutan dengan Kongres Nasional ke-11 Partai Komunis Vietnam. Para anggota MN akan mendengarkan dan memberikan pendapat tentang semua isi ini, kemudian terus disampaikan kepada badan-badan yang berwewenang dari Partai dan Negara sebelum diajukan kepada MN Vietnam pada tahun  mendatang”.

         Pada  persidangan ini, para anggota  Komite  Tetap MN Vietnam akan memberikan pendapat  tentang persiapan bagi persidangan ke-3 MN Vietnam angkatan ke-13 dan mengesahkan 7 rancangan Undang-Undang seperti Undang-Undang tentang tenaga kerja (amandemen), Undang-Undang tentang Serikat Buruh (amandemen)  Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Asuransi Uang Deposito, Undang-Undang Anti Rokok, Undang-Undang tentang amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang  tentang Pengelolaan Pajak./.