KTT darurat di Paris diadakan hanya satu hari setelah penyelenggaraan Konferensi Keamanan Munich (14-16/02), di mana negara-negara Eropa secara terus menerus menerima berbagai kejutan, mulai dari dikesampingkannya dari perundingan-perundingan AS-Rusia tentang penghentian konflik di Ukraina hingga celaan keras dari para pejabat tingkat tinggi AS dan ancaman meninggalkan komitmen jaminan keamanan bagi Eropa, yang pernah dipertahankan sejak Perang Dunia II.
Zaman Baru dari Eropa
Yang menghadiri KTT darurat di Paris adalah negara-negara yang dinilai oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot “memiliki harapan dan kemampuan” untuk berkontribusi pada struktur keamanan masa depan Eropa, antara lain: Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, Polandia, Denmark (mewakili negara-negara Baltik) dan Inggris, negara yang telah ke luar dari Uni Eropa pada tahun 2016. Selain itu, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Mark Rutte, juga hadir.
 Presiden Prancis, Emmanuel Macron (kanan) dan PM Inggris, Keir Starmer di Istana Elysee, Paris, pada tanggal 17 Februari (Foto: Reuteres) |
Menurut kalangan pengamat, para pemimpin Eropa memasuki pertemuan di Paris dengan 3 “kenyataan baru” yang harus dihadapi sejak Konferensi Keamanan Munich, yaitu: AS dan Eropa tidak lagi berbagi nilai-nilai bersama yang menjadi fondasi bagi hubungan sekutu antar-Samudra Atlantik sejak tahun 1945; Eropa tidak lagi bisa bersandarkan pada perlindungan keamanan dari AS; rencana AS dalam menyelesaikan konflik Ukraina tidak memperhitungkan peranan Eropa. Oleh karena itu, Eropa harus segera mengubah secara menyeluruh pemahaman, bersamaan itu membuat rencana aksi darurat untuk mempertahankan suaranya, tidak hanya dalam masalah Ukraina saja, tetapi juga dalam menetapkan struktur keamanan baru di benua ini.
Pada akhir konferensi, meskipun isi konkret dalam pembahasan-pembahasan tidak diumumkan, tetapi para pemimpin Eropa menegaskan bahwa Eropa telah memasuki satu momen yang memiliki sifat titik balik bersejarah. Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer menyatakan:
“Ini adalah momen yang hanya datang sekali dalam satu generasi untuk keamanan kolektif Eropa. Pada saat ini, kita harus mengakui bahwa kita telah memasuki zaman baru. Sekarang adalah waktu bagi Eropa untuk memikul tanggung jawab tentang keamanan benua ini”.
Kesepakatan besar kedua yang dicapai oleh negara-negara Eropa ialah peningkatan pengeluaran untuk pertahanan. Sudah sejak sebelum KTT, Presiden Komisi Eropa, Ibu Ursula von der Leyen, telah mengimbau negara-negara anggota supaya melonggarkan ketentuan-ketentuan tentang anggaran keuangan menurut arah memprioritaskan pengeluaran pertahanan, sekaligus menyesuaikan Perjanjian Stabilitas dan Pertumbuhan dari Uni Eropa, melalui itu menerapkan ketentuan “defisit anggaran keuangan tidak melebihi 3% dari PDB” secara lebih fleksibel. Hingga akhir tahun lalu, anggaran keuangan pertahanan dari negara-negara Uni Eropa mencapai lebih dari 320 miliar Euro (sama depan 335 miliar USD), tetapi menurut Ibu Ursula von der Leyen, angka ini harus jauh lebih tinggi. Ini juga merupakan hal yang berkali-kali disebutkan oleh Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte sebelumnya.
Bagaimana Menjamin Keamanan Ukraina?
Sebagai salah satu alasan yang memaksa negara-negara Eropa mengadakan KTT darurat di Paris, masalah bagaimana partisipasi dari Eropa dalam proses penanganan konflik di Ukraina juga dibahas, tetapi tidak ada hasil yang patut diperhatikan.
Dalam pidatonya setelah pertemuan, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa negara-negara Eropa sepakat untuk tidak mengakui sebarang kesepakatan manapun yang bersifat memaksa Ukraina. Namun, terkait dengan bagaimana kontribusi Eropa dalam menjamin keamanan Ukraina di masa depan ketika Eropa bukan pihak yang berpartisipasi langsung dalam perundinga-perundingan AS-Rusia tentang Ukraina, masih ada banyak perbedaan pendapat.
 Kanselir Jerman, Olaf Scholz (Foto: VNA) |
Pernyataan PM Inggris, Keir Starmer tentang kesiagaan Inggris dalam membawa serdadu ke Ukraina untuk menjamin keamanan apabila ada kesepakatan akan diterima secara hati-hati. Pihak Polandia selalu menentang ide ini dengan alasan bahwa Polandia sudah memiliki cukup beban ketika harus menjamin keamanan bagian timur NATO. Sementara itu, Kanselir Jerman, Olaf Scholz, berpendapat bahwa pembahasan tentang satu skenario seperti itu pada saat ini tidaklah sesuai.
“Pembahasan hal tersebut pada saat ini adalah terlalu dini dan benar-benar menyalahi waktu. Semua orang sedang berbicara tentang berbagai skenario, tetapi mengabaikan Ukraina, sedang berbicara tentang skenario negosiasi damai yang belum terjadi dan Ukraina belum mengatakan setuju atau tidak, apakah akan berpartisipasi atau tidak. Ini tidak sesuai dan sejujurnya saat ini kita benar-benar tidak tahu bagaimana hasilnya yang akan datang”.
Masalah besar yang lain ialah Eropa belum memiliki kemampuan pertahanan yang cukup kuat untuk memikul sendiri tanggung jawab dalam mengawasi dan memelihara perdamaian di Ukraina, jika skenario ini terjadi. PM Inggris, Keir Starmer, pendukung terbesar ide mengirimkan pasukan tentara Eropa ke Ukraina setelah konflik berakhir, mengakui bahwa tanpa bantuan dari AS, rencana Eropa tidak akan bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, PM Inggris mengatakan bahwa dia akan pergi ke AS pada akhir pekan ini untuk meyakinkan Presiden AS, Donald Trump supaya tidak membatalkan komitmennya terhadap Ukraina dan keamanan Eropa.
