Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada tgl 27 Mei, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengutuk gelombang serangan Israel yang menimbulkan korban terhadap basis-basis sipil di Gaza. Ini merupakan gerak-gerik terkini dari pihak Eropa dalam meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk segera menemukan solusi guna menghentikan konflik di Gaza.
Perubahan sikap
Pernyataan yang mengutuk bersama dengan penilaian Ibu Ursula von der Leyen bahwa Israel menggunakan kekerasan yang “tidak seimbang” terhadap warga sipil adalah “tidak bisa dibenarkan berdasarkan hukum kemanusiaan dan hukum internasional” tersebut telah menandai perubahan besar dalam pernyataan dan cara pendekatan dari Presiden Komisi Eropa sendiri, salah seorang politikus yang paling pro-Israel di Eropa, serta dari Uni Eropa terhadap kebijakan Israel di Jalur Gaza.
Sebelumnya, pada Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa-Inggris pada tgl 19 Mei, para pemimpin Uni Eropa dan Inggris menilai bahwa situasi kemanusiaan di Jalur Gaza sekarang “tidak bisa diterima” dan meminta Israel supaya menghentikan blokade atau menghalangi kegiatan-kegiatan bantuan kemanusiaan di bumi ini. Pada tgl 20 Mei, pemimpin Inggris, Prancis dan Kanada mengeluarkan Pernyataan bersama untuk mengimbau Israel supaya menghentikan operasi militer baru di Gaza, bersamaan itu memperingatkan bisa menerapkan langkah-langkah konkret seperti sanksi yang ditargetkan jika permintaan itu tidak dipenuhi.
Pada hari yang sama (20 Mei), para Menteri Luar Negeri (Menlu) Uni Eropa yang bersidang di Brussel telah untuk pertama kalinya mengungkapkan peninjauan beberapa pasal dalam Perjanjian Konektivitas Uni Eropa-Israel, dokumen utama yang memberikan kerangka hukum dan institusi yang sesuai dengan dialog politik dan kerja sama ekonomi antara Uni Eropa dan Israel, bersamaan itu 17 di antara 27 Menlu negara-negara Uni Eropa mendukung peninjauan kembali hubungan perdagangan dengan Israel.
Beberapa negara dalam Uni Eropa bahkan menginginkan agar blok ini menimbulkan tekanan yang lebih keras terhadap Israel dengan sanksi-sanksi yang konkret. Pada tgl 25 Mei setelah Konferensi dengan negara-negara Arab di Madrid, Ibu kota Spanyol, untuk membahas situasi Gaza, Menlu Spanyol, Jose Manuel Albares, menyatakan:
Kita semua harus mendorong satu embargo senjata. Hal yang dibutuhkan Timur Tengah sedikitnya pada saat ini adalah senjata dan kita harus meninjau daftar sanksi individual yang dimiliki Uni Eropa, untuk menjamin agar tidak membolehkan yang tidak menginginkan solusi “dua negara”, yang kita semua tahu bahwa itu merupakan solusi terbaik yang memberikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, bisa berhasil.
Peranan Amerika Serikat
Menurut kalangan pengamat, negara-negara sekutu Israel di Eropa sedang mengalami perubahan besar terhadap konflik di Gaza, dengan penyebab utama ialah korban yang terlalu besar terhadap warga sipil Palestina di Gaza yang telah melampaui 53.000 orang tewas menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan ini bisa membuat Pemerinah Israel harus melakukan pertimbangan yang lebih hati-hati ketika ingin mendorong tahap baru dari operasi militer di Gaza. Namun, pada Konferensi tentang situasi Gaza di Madrid (Spanyol) pada tgl 25 Mei, banyak diplomat negara-negara menganggap bahwa tanpa memedulikan upaya dari Eropa, konflik di Gaza akan sulit berubah secara positif tanpa keterlibatan Pemerintah AS. Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, menekankan:
AS merupakan faktor yang amat penting di kawasan Timur Tengah. Kami menginginkan agar mereka semakin banyak terlibat mungkin baik. Upaya-upaya AS untuk mencapai gencatan senjata di Gaza sangat patut disambut tetapi kami menginginkan agar mereka menghadiri Konferensi perdamaian di New York. Komitmen-komitmen aktif dari AS akan turut memberikan perdamaian dan kestabilan di kawasan.
Dalam satu gerak-gerik positif, koran Jerusalem Post dari Israel, pada tgl 25 Mei, mengutip dua sumber berita yang paham masalah tersebut, memberitahukan bahwa selama beberapa hari belakangan ini, AS telah meminta Israel supaya menunda operasi militer total di Jalur Gaza untuk menciptakan syarat bagi upaya-upaya merundingkan satu kesepakatan pertukaran sandera dengan Gerakan Islam Hamas. Di samping itu, Pemerintah AS sekarang tetap melanjutkan perundingan-perundingan tidak langsung dengan Hamas melalui beberapa perantara di kawasan, meski Pemerintah Israel pada tgl 22 Mei telah memutuskan untuk menarik delegasi perunding dengan Hamas dari Qatar ke tanah air. Oleh karena itu, kalangan pengamat menilai bahwa AS tetap akan memainkan peranan kunci dalam semua kesepakatan untuk memecahkan konflik Gaza di masa depan./.
