Presiden AS, Donald Trump, pada tgl 05 Februari telah mengejutkan komunitas internasional ketika menyatakan bahwa AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza. Gerak-gerik yang baru ini berbahaya semakin merumitkan situasi di Jalur Gaza, pada latar belakang konflik mengerikan yang terjadi selama 16 bulan ini di bumi tersebut belum mendapatkan solusi yang berkesinambungan.
 Presiden AS, Donald Trump berbicara di depan konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel, Benjanim Netanyahu di Gedung Putih pada tgl 04 Februari (Foto: Anadolu Agency/VNA) |
Pernyataan yang Kontroversial
Menurut pernyataan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump dan lebih dijelaskan oleh para diplomat AS setelah itu, rencana AS tentang pengambilalihan Jalur Gaza bertolak dari “iktikad baik” Presiden AS ketika ingin membantu proses restrukturisasi bumi yang telah dirusak secara serius akibat merebaknya konflik antara Israel dan Gerakan Hamas sejak bulan Oktober tahun 2023.
Tetapi, tidak memperdulikan semua penjelasan ini, , Pernyataan Presiden AS terhadap Jalur Gaza masih menciptakan reaksi-reaksi keras dalam komunitas internasional. Sekertaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada tgl 05 Februari memperingatkan bahwa semua pihak terkait harus menghindari sebarang tindakan mana pun yang bersifat “pembersihan etnis” di Jalur Gaza. Hampir semua negara di dunia, di antaranya ada banyak negara sekutu Barat dari AS dengan keras memprotes minat AS tentang pengambilalihan Jalur Gaza dan menegaskan bahwa solusi berkesinambungan satu-satunya bagi proses perdamaian di Timur Tengah ialah “solusi Dua Negara” dengan Negara Palestina yang bereksis bersama dalam perdamaian dan keamanan dengan Negara Israel.
Menurut kalangan pengamat, Pernyataan Donald Trump adalah yang belum pernah ada preseden. James Gelvin, profesor ilmu sejarah dan pakar urusan Timur Tengah di UCLA menilai bahwa ide Presiden Donald Trump tidak berpeluang mencapai sukses karena terkait dengan terlalu banyak faktor tentang etnis, budaya, hukum, keamanan dan sebagainya. Sementara itu, Brian Katulis, pakar di Institut Timur Tengah (AS), menilai bahwa ide Presiden AS tidak serius.
“Saya berpikir bahwa hampir pasti belum ada rencana mana pun setelah pernyataan ini , apabila ada maka ia tidak bersangkutan dengan situasi nyata dewasa ini di Timur Tengah. Pastilah belum ada konsultasi pun dengan orang Palestina atau negara-negara tetangga yaitu Mesir dan Jordania, negara-negara yang memprotes langkah pertama dalam rencana Presiden Donald Trump yaitu mengevakuasikan semuanya orang Palestina di Jalur Gaza ke negara-negara ini”.
Risiko Terhadap Semua Pihak
Meskipun mayoritas kalangan pengamat saling berbagi penilaian bahwa rencana AS dalam mengambil alih Jalur Gaza menghadapi banyak rintangan hukum serta bertentangan dengan kenyataan geopolitik sekarang di kawasan, beberapa pakar juga menyatakan bahwa apabila Presiden AS, Donald Trump serius dengan rencana ini, akan sangat sulit bagi pasukan mana pun yang bisa mencegahnhya. Hal yang penting yakni rencana Presiden AS sedang mendapat dukungan kuat dari berbagai faksi politik di Israel. Pada tgl 06 Februari, Pemerintah Israel telah merintahkan Tentara negara-nya unuk menyiapkan evakuasi warga sipil Palestina ke luar dari Jalur Gaza.
Semua perkembangan sekarang menciptakan risiko terhadap semua pihak, khususnya warga sipil Palestina di Jalur Gaza serta harapan tentang penggelaran tahapan kedua dari kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Setelah pernyataan Presiden AS tentang pengembilalihan Jalur Gaza, upaya memperpanjang gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan Qatar sebagai mediator sebenarnya menjadi kabur. Menurut Profesor Jame Gelvin, kekhawatiran-kekhawatiran dari negara-negara Arab atas rencana Presiden AS telah membuat hubungan-hubungan diplomatik di kawasan yang pernah tipis, sekarang menjadi lebih sulit dipertahankan.
“Negara-negara Timur Tengah sedang bereaksi keras. Arab Saudi telah mengatakan dengan jelas bahwa mereka menginginkan solusi Dua Negara sementara itu Mesir dan Jordania telah berulang kali memperjelas bahwa mereka tidak ingin menerima pengungsi Palestina. Oleh karena itu, bagi dunia Arab, itu merupakan hal yang tidak bisa diberikan kompromi”.
Bagi negara AS, rencana pengembiialihan Jalur Gaza juga menciptakan banyak risiko. Menurut kalangan pengamat, agar bisa mengambil alih sepenuhnya Jalur Gaza pada latar belakang konflik sekarang, AS akan harus menggelar pasukan militer berskala besar dengan ribuan serdadu dan senjata untuk melakukan patroli, penjagaan dan siap bertempur. Di samping itu, keberadaan semua pasukan militer AS di Jalur Gaza bisa memicu bentrokan langsung antara mereka dengan Pasukan Hamas atau Iran dan semua kelompok gerilyawan di kawasan dan juga berbahaya menjatuhkan AS ke dalam rawa konflik yang baru.
