 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (foto: Xinhua/VNA) |
Niat baru Israel
Sinyal-sinyal tentang operasi militer besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap Jalur Gaza muncul pada akhir pekan lalu ketika tentara Israel memanggil puluhan ribu tentara cadangan dan mengadakan rapat kabinet darurat pada tanggal 4 Mei malam. Rapat tersebut telah sepakat mengesahkan rencana untuk memperluas operasi militer Israel di darat, dengan isi utama yaitu: serangan-serangan kuat terhadap Hamas; mempertahankan kontrol atas wilayah teritori, dan memindahkan penduduk Gaza ke sebelah Selatan.
Kabinet Israel juga mengesahkan kemungkinan distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza, yang belum menerima bantuan sejak tgl 2 Maret. Dalam pernyataan pada tgl 5 Mei, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang terkenal dengan pandangan sayap kanan ekstrim, menyatakan bahwa Israel akan menduduki Jalur Gaza, bahkan jika kesepakatan membebaskan para sandera dicapai. Sementara itu, meski tidak secara langsung menyebut pendudukan Gaza yang batas waktu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahwa tentara Israel tidak akan melakukan strategi yang sama seperti sebelumnya.
“Ada satu hal yang harus dijelaskan bahwa, serdadu kami akan tidak memasuki jalur Gaza, kemudian memundurkan diri. Apakah kita memanggil serdadu cadangan untuk menduduki beberapa wilayah, kemudian membiarkan mereka dan meneruskan operasi di tempat lain? Itu bukan rencana dan nia kami. Niat kami justru sebaliknya.”
Di samping rencana militer baru Israel yang diumumkan pada saat banyak organisasi internasional menilai musibah kemanusiaan di Gaza siap melampaui semua batas menahan. Dalam laporan yang diumumkan pada tanggal 2 Mei, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan bahwa hampir semua sumber makanan, air, obat-obatan dan pasokan medis menipis, yang memundurkan jutaan orang ke bahaya kemitraan.
 Serdadu Israel di jalur Gaza (Foto: Xinhua) |
Ketegangan di banyak front
Menurut para analis, rencana militer baru Israel di Jalur Gaza telah dipersiapkan selama berbulan-bulan dan waktu pengumuman rencana ini tepat sebelum kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Timur Tengah, yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13-16 Mei, menunjukkan bahwa pemerintah Israel ingin terus meyakinkan pemerintah AS untuk meneruskan rencana Presiden Donald Trump sebelumnya di Gaza, yaitu merelokasi semua warga sipil Jalur Gaza ke negara lain dan AS serta Israel akan mengambil alih bersama-sama.
Peristiwa penting terjadi pada tanggal 4 Mei, ketika pasukan Houthi meluncurkan rudal ke Bandara Internasional Ben Gurion di Israel tengah, sehingga melukai banyak orang.
Menurut pengamat, perkembangan ini dapat mendorong Israel untuk melakukan tindakan militer yang lebih berani terhadap Houthi dan Iran, terutama ketika banyak orang di pemerintahan Donald Trump yang memiliki sikap agresif terhadap Iran. Oleh karena itu, operasi militer baru di jalur Gaza mungkin hanya merupakan awal dari siklus konflik baru yang lebih luas di Timur Tengah, karena Israel mencoba untuk memanfaatkan keunggulan militernya dan dukungan dari AS. Kekhawatiran ini semakin meningkat ketika pada tanggal 5 Mei, Presiden AS Donald Trump menolak untuk mengomentari rencana militer baru Israel di jalur Gaza dan hanya mengatakan bahwa AS akan turut menyediakan makanan bagi warga jalur Gaza. Menurut Ibu Emma Ashford, seorang peneliti di Stimson Center (AS) urusan Israel, Bapak Donald Trump berada di bawah tekanan besar dari internal negara Amerika Serikat.
“Sejumlah besar pendukung Donald Trump, baik penasihat Gedung Putih maupun anggota Partai Republik, sangat mendukung Israel dalam isu Gaza, Iran, atau Timur Tengah secara umum, lebih dari dukungan mereka terhadap Trump sendiri atau kebijakan “America the First”.
Menurut kalangan pengamat, minggu-minggu mendatang dapat dianggap sebagai "periode berbahaya" di Timur Tengah karena waktu ketika Israel membuka operasi militer baru di jalur Gaza akan bertepatan dengan waktu ketika negosiasi nuklir akan antara AS dan Iran harus mencapai kemajuan besar, jika tidak, pemerintah AS mungkin harus menggunakan tindakan militer seperti yang diancamkan sebelumnya.
