(VOVworld)- Parlemen Amerika Serikat pada 11 September 2012 mengesahkan apa yang dinamakan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Azasi Manusia (HAM) Vietnam (2012 HR.1410 dan Resolusi H.Res.484 yang isinya “mengimbau kepada Pemerintah Vietnam supaya menghormati hak azasi manusia”. Semua Rancangan Undang-Undang ini berdasarkan pada informasi-informasi yang salah dan kurang obyektif tentang situasi pelaksanaan hak azasi manusia di Vietnam, bertentangan dengan kepentingan rakyat Vietnam dan rakyat Amerika Serikat.

Sidang Parlemen Amerika Serikat

(Foto: tinmoi.vn)

Resolusi H.Res.484 yang digagas oleh legislator Loretta Sanchez pada kenyataannya telah memfitnah secara tetang-terangan Pemerintah Vietnam yang melarang kebebasan beragama, menahan orang-orang yang dinamakan “orang-orang yang berselisih pandangan politik” dan “para pejuang moderat yang menuntut kebebasan beragama dan kebebasan politik”. Dalam pada itu, Rancangan Undang-Undang H.R 1410 yang digagas oleh legislator Chris Smith mengeluarkan pembatasan-pembatasan terhadap Pemerintah Amerika Serikat dalam hubungan dengan Vietnam berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang hak azasi manusia. Menurut itu, Pemerintah Amerika Serikat tidak boleh memberikan bantuan terhadap bidang-bidang yang tidak punya tujuan kemanusiaan kepada Vietnam kalau “presiden Amerika Serikat tidak berhasil memberikan konfirmasi kepada Kongres Amerika Serikat bahwa Vietnam telah melakukan perbaikan-perbaikan yang berarti di bidang hak azasi manusia”. Rancangan Undang-Undang ini juga punya pasal-pasal yang tidak masuk akal ketika menuntut “Vietnam harus mengeluarkan kemajuan-kemajuan melompat dalam memperbaiki hukum untuk mencegah kriminalisasi semua aktivitas demokrasi” dan “Menteri Luar Negeri Amerika Serikat harus menyampaikan laporan periodik kepada Parlemen tentang proses perbaikan hak azasi manusia di Vietnam dan lain-lain.

Pertama-tama harus ditegaskan, semua rancangan undang-undang tentang hak azasi ini telah bertentangan dengan prinsip menghormati hak bangsa menentukan nasibnya sendiri dalam hubungan internasional kontemporer yaitu hal yang telah dicatat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik dari PBB pernah menentukan secara jelas : “Semua bangsa yang bebas punya hak menentukan institusi politiknya”. Bagaimana penyusunan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan hukum merupakan hak dari setiap negara dan bangsa dimana tidak ada negara dan kekuatan politik manapun yang punya hak untuk memaksakan”. Menurut itu, semua hak dari penduduk Vietnam, diantaranya ada hak menjadi tuan, hak kebebasan berbicara, hak kebebasan pers, hak kebebasan mengadakan rapat, hak kebebasan beragama dan lain-lain telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan hukum negara Vietnam. Dalam kenyataannya, rakyat Vietnam telah dan sedang menikmati hak-hak ini. Rakyat Vietnam bebas ikut serta dalam semua segi kehidupan politik dan sosial Tanah Air, boleh memberikan sumbangan pendapat kepada Partai Komunis dan negara Vietnam tentang masalah-masalah penting yang bersangkutan dengan masalah negara dan kehidupan rakyat. Deputi Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Quang Vinh di sela-sela Konferensi tentang pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Hak Azasi Manusia di Vietnam pernah menegaskan: “Partai Komunis dan negara Vietnam selalu menganggap hak azasi manusia sebagai tenaga pendorong sambil tujuan dari seluruh proses perkembangan, dimana masalah menjamin hak azasi manusia dan menjamin pengembangan demokrasi dari rakyat adalah watak dari sistim politik Vietnam. Itulah hal yang telah ditegaskan Vietnam dan Vietnam telah memperjelas bahwa masalah menjamin hak azasi manusia, terutama masalah memperluas semua mekanisme untuk mengembangan demokrasi, membina sistim perundang-undangan, mengembangkan sosial-ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan-teknik, menciptakan syarat yang nyata kepada rakyat Vietnam, bersamaan itu mengatasi semua hal yang masih ada. Justru itu adalah dasar dan kenyataan agar komunitas internasional mengerti secara jelas tentang tekad dan kenyataan dari negara Vietnam dalam menjamin hak azasi manusia. Semua argumentasi yang salah ini telah juga dibantah oleh kenyataan”.

Aktivitas kepercayaan di Vietnam

(Foto qdnd.vn)

Tentang segi kepercayaan, semua warga negara Vietnam punya hak kebebasan menganut atau tidak menganut agama. Orang-orang yang menganut agama mendapat syarat yang kondusif baik dalam kerangka hukum maupun dalam kenyataan untuk melaksanakan ritual-ritual menurut kepercayaan mereka. Semua organisasi agama mendapat pengakuan dari hukum Vietnam untuk bebas mengamalkan agamanya sesuai dengan ketentuan hukum. Kenyataan-kenyataan ini telah disaksikan oleh orang Amerika Serikat maupun banyak orang asing lainnya yang pernah datang ke Vietnam maupun pernah ditegaskan dan diumumkan oleh Vietnam dalam Laporan Pemeriksaan Periodik tentang Hak Azasi Manusia di depan Dewan Hak Azasi Manusia PBB selama tahun-tahun belakangan ini. Juga perlu ditegaskan, di Vietnam tidak ada apa yang dinamakan tahanan agama atau tahanan politik. Orang-orang yang digembar-gemborkan dalam semua rancangan undang-undangan yang baru saja diesahkan oleh Parlemen Amerika Serikat sebagai “para aktivis yang berjuang demi hak azasi manusia dan demokrasi”, sangat mentertawakan adalah orang-orang yang melanggar hukum Vietnam. Semua langkah yang dilaksanakan oleh negara Vietnam terhadap orang-orang ini selama waktu lalu bermaksud mempertahankan kestabilan politik dan sosial guna menjamin perkembangan. Menurut hukum di semua negarapun, semua tindakan yang melanggar hukum dan mengancam kepentingan fundamental Tanah Air harus dikenai hukuman.

Sayang selali, dalam satu dunia, dimana masalah menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan tidak mengintervensi urusan intern satu sama lain telah menjamin prinsip-prinsip yang paling fundamental, tapi Parlemen Amerika Serikat telah mengesahkan semua rancangan undang-undangan tentang hak azasi manusia di Vietnam dengan isi-isi yang kurang obyektif, kurang adil dan sepihak. Lebih-lebih lagi, semua rancangan undang-undang ini mengaitkan masalah hak azasi manusia Vietnam dengan bantuan kepada Vietnam, jelaslah merupakan tindakan-tindakan yang salah dan bertentangan dengan kepentingan rakyat Vietnam dan rakyat Amerika Serikat yang sedang berusaha menyembuhkan luka perang dan mengatasi akibat agent oranye/dioxin yang digunakan oleh tentara Amerika dalam perang Vietnam.

Legislator Amerika Serikat, Eni Faleomavaega

(Foto: internet)

Justru legislator, Faleomavaega, anggota Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Amerika Serikat telah menegaskan ketika rancangan undang-undang tersebut diesahkan oleh Parlemen Amerika Serikat: “Saya tidak menyetujui cara memandang tentang hak azasi manusia dari beberapa legislator Amerika Serikat, orang-orang yang berkecenderungan memaksakan kriterium yang mereka anggap sebagai patokan dalam masalah ini. Setiap negara punya nilai dan prinsip sendiri dalam melaksanakan hak azasi manusia. Saya menyatakan bahwa Pemerintah Vietnam telah melakukan semua yang sebaik-baiknya. Saya selalu memprotes para legislator Amerika yang mencela situasi hak azasi manusia di Vietnam. Saya menyatakan bahwa kenyataan hak azasi amnusia di Vietnam belum dicerminkan secara akurat”.

Hubungan Vietnam-Amerika Serikat sedang mengalami perkembangan-perkembangan yang positif selama ini. Dua negara selalu berbahas tentang masalah-masalah yang menjadi minat bersama, diantaranya ada masalah hak azasi manusia secara terus-terang, konstruktif dan saling menghormati. Ini pasti akan menjadi cara sebaik-baiknya pada masa kini maupun dalam masa depan untuk meningkatkan saling pengertian, mempersempit perbedaan dan turut terus memperkuat perkembangan hubungan antara dua negara demi kepentingan kedua negara./. THU HOA

Rancangan undang-undang yang bertentangan dengan kecenderungan perkembangan dalam hubungan Vietnam-Amerika Serikat.