PM Pham Minh Chinh memimpin sidang pertama Badan Pengarahan urusan Reformasi Administrasi Pemerintah (Foto: VGP)

Pada 2021, pekerjaan legislasi dan penyempurnaan institusi dan undang-undang tentang reformasi administrasi mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Viet Nam dan telah mengalami banyak pembaruan. Selama dua tahun terakhir, Konferensi nasional tentang legislasi, penyempuranaan institusi dan peningkatan desentralisasi telah diadakan. Pemerintah Viet Nam melakukan 3 sesi sidang tematik tentang legislasi, menyampaikan 2 undang-undang kepada Majelis Nasional (MN) untuk dipelajari dan disahkan, memberikan pendapat terhadap 6 rancangan undang-undang (RUU), mengesahkan 23 usulan legislasi, memberlakukan 200 resolusi, 139 peraturan pemerintah terkait reformasi administasi. Pada tahun lalu, seluruh negeri memangkas dan menyederhanakan 1.101 ketentuan bisnis, mengesahkan metode memangkas dan menyederhanakan 924 ketentuan, merevisi dan menambah 166 naskah ketentuan undang-undang di skala yang dikelola negara. Pemecahan prosedur administrasi sesuai mekanisme satu pintu, pelayaan terpadu satu pintu berbagai tingkat kian membaik sesuai arah profesional, terbuka, transparan, demokratis dan modern. Struktur organisasi dan aparat di semua kementerian dan instansi disempurnakan dan dirampingkan, aktivitasnya berhasil-guna dan berdaya-guna. Semua daerah pada dasarnya telah menyelesaikan pembenahan organisasi aparat badan-badan profesional dan tingkat yang sama dari Komite Rakyat tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Khususnya Kementerian Dalam Negeri mengalami banyak pembaruan dan reformasi, contohnya desentralisasi untuk penyelenggaraan ujian peningkatan pangkat pejabat negara, peningkatkan pangkat kejuruan pegawai negeri dan menghapuskan ketentuan wajib tentang semua sertifikat. Yang patut diperhatikan, pekerjaan transformasi digital, pembangunan pemerintah elektronik menuju pemerintah digital mencapai beberapa kemajuan. Di antaranya telah menyelesaikan dan mengoperasikan Sistem basis data nasional tentang kependudukan dan Sistem produksi, pemberian dan pengelolaan KTP, penggunaan KTP yang dipasang chip elektronik untuk melayani dengan efektif pengelolaan masyarakat, terutama untuk melayani pemilihan, pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 dan sebagainya.

Pada sidang pertama Badan Pengarahan urusan Reformasi Administrasi Pemerintah yang diadakan pada 9 Maret di Kota Ha Noi, Perdana Menteri Viet Nam, Pham Minh Chinh telah menunjukkan tugas-tugas konkret reformasi administrasi 2022. Yaitu memperkuat peran pemimpin, menggelar dengan gigih, berhasil-guna dan berdaya-guna Program induk reformasi administrasi negara tahap 2021-2030, memperbarui dengan kuat metode membimbing dan menyelenggarakan reformasi administrasi menurut arah meningkatkan hasil-daya, hasil-guna, memperkuat disipin, ketertiban administrasi yang dikaitkan dengan desentralisasi dalam pelaksanaan. PM meminta terus membangun, menyempurnaan sistem institusi administrasi negara yang sinkron, modern, integratif, menciptakan lingkungan investasi dan bisnis yang kondusif, sehat, adil; fokus meninjau dan menyempurnakan institusi ekonomi pasar, institusi tentang pengelolaan pejabat negara, pegawai negeri, tentang organisasi aparat yang dikaitkan dengan strandar, jatah dan arahan reformasi institusi pada periode baru. Kepala pemerintah juga meminta meningkatkan reformasi prosedur administrasi, menyederhanakan semua prosedur administrasi, terutama prosedur administrasi yang terkait dengan warga dan badan usaha ; fokus menggelar dengan efektif Program pemangkasan dan penyederhanaan semua ketentuan terkait aktivitas bisnis tahap 2020-2025, memangkas proses perantara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bersamaan itu, PM Pham Minh Chinh meminta mengugrade dan menyempurnakan sistem informasi satu pintu elektronik berbagai tingkat menurut arah yang sinkron dengan pengelolaan tunggal dan integratif, meningkatkan konektivitas, pembagian data antara Portal Pelayaan Publik Nasional, Portal Pelayaan Publik, Sistem satu pintu elektronik tingkat kementerian, provinsi dengan basis-basis data nasional, basis data instansi dan sebagainya. Bersamaan itu, PM Pham Minh Chinh meminta memprioritaskan sumber daya, fokus menggelar dengan efektif pelaksanaan tugas pembangunan pemerintah elektronik, memperhebat penggelaran penerapan teknologi informasi, transformasi digital nasional, pembangunan pemerintah elektronik yang menuju pemerintah digital, perekonomian digital dan masyarakat digital. Targetnya yang tertinggi yakni menciptakan terobosan tentang reformasi administrasi, terutama prosedur administrasi bagi warga dan badan usaha, meningkatkan daya-guna dan hasil-guna penyelenggaraan pemerintah, semua kementerian, instansi dan daerah, membangkitkan dan memobilisasi semua sumber daya untuk mengembangkan tanah air.

Tingkatkan Hasil-Guna Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Manajemen Nasional