(VOVworld) – Tidak di luar dugaan, mayoritas penduduk di Lugansk dan Donetsk, Ukraina Timur, semuanya mendukung status otonomi setelah referendum pada akhir pekan lalu. Hasil ini terus memperdalam kontradiksi internal di Ukraina, bersamaan itu membuat Pemerintah sementara negara ini harus menghadapi banyak tantangan politik baru pada latar belakang perekonomian menjadi lumpuh dan pemilu Presiden akan diselenggarakan dalam dua pekan mendatang.
Referendum telah menyerap prosentasi tinggi pemilih daerah memberikan suara, hal itu belum pernah punya preseden. Hasil penghitungan suara sementara yang diumumkan pada 12 Mei ini memperlihatkan bahwa hampir semua pemilih di dua propinsi Lugansk dan Donetsk mendukung status otonomi. Di propinsi Lugansk, ada 96% pemilih yang memberikan suara pro, sedangkan prosentasi ini di Donetsk, ibu kota propinsi industri di Ukraina Timur yalah 90 persen.
Reaksi yang simpang –siur dalam komunitas internasional
Hasil referendum di dua propinsi di Ukraina Timur tersebut telah menyulut sumbu ledak untuk perdebatan antara Barat dan Rusia. Istana Kremlin menyatakan bahwa Rusia menghormati referendum tentang status otonomi dua propinsi di Ukraina Timur. Moskwa menyerukan melaksanakan hasil di atas menurut cara sipilisasi, tanpa kekerasan dan melalui dialog antara wakil-wakil Kiev, Lugansk dan Donetsk. Rusia juga menyerukan kepada Pemerintah sementara Ukraina supaya melakukan perbahasan berskala nasional tentang struktur masa depan negara ini. Bertentangan dengan pernyataan Rusia, Pemerintah Kiev dan Barat menamakan referendum sebagai lelucon politik. Kementerian Luar Negeri Ukraina menegaskan bahwa pemungutan suara akan tidak nenimbulkan pengaruh legal terhadap keutuhan wilayah Ukraina. Amerika Serikat menyatakan tidak mengakui referendum ilegal yang berlangsung pada akhir pekan lalu di Ukraina Timur.
Meningkatkan lagi krisis politik din Ukraina.
Beberapa jam setelah hasil penghitungan suara terhadap referendum tentang hak otonomi di dua provinsi Donetsk dan Lugansk diumumkan, pimpinan “Republik Rakyat Donetsk” dan “Republik Rakyat Lugansk” secara serempak menyatakan kedaulatan dan kemerdekaan terhadap Ukraina. Dennis Pushilin, Ketua bersama “Republik Rakyat Donetsk” menegaskan kedaulatan “Republik Rakyat Donetsk”, bersamaan itu meminta kepada Rusia supaya menerima Donetsk menjadi satu subyek dari Federasi Rusia. Dia juga memberitahukan: Badan Negara tertinggi dari Pemerintahan “Republik Rakyat Donetsk” akan menjadi Dewan Tertinggi, punya tanggung jawab membentuk Pemerintah “Republik Rakyat Donetsk” dan Dewan Keamanan.
Sementara itu, “Gubernur Rakyat” dari kawasan Lugansk, Valery Bolotov menyatakan: Jalan yang ditempuh oleh “Republik Rakyat Lugansk” ialah nasionalisme, kebebasan, jalan aksi menurut hukum, bahkan Valery Bolotov minta perhatian bahwa “Republik Rakyat Lugansk” akan tidak melaksanakan perintah Pemerintah Kivev. Pimpinan sementara “Republik Rakyat Lugansk” juga sedang berencana mengirim surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta status kemerdekaan dan mengimbau pengakuan dari komunitas internasional. Namun, hal yang membuat Pemerintah sementara Ukraina merasa lebih pusing kepala yalah kekuatan yang menuntut otonomi, baik di Lugansk maupun Donetsk menyatakan tidak akan ikut serta pada pemilu Presiden Ukraina pada 25 Mei ini, peristiwa yang dianggap Pemerintah sementara Ukraina sebagai syarat untuk menangani krisis sekarang, sebagai ganti-nya yalah akan meninjau masuk ke dalam Rusia.
