 Delegasi Vietnam menghadiri Dialog ke-4 tentang pelaksanaan ICCPR (Foto: VOV) |
Menyampaikan Pesan Konsisten tentang Menempatkan Rakyat sebagai Pusat
Dalam dialog tersebut, dengan konsisten, delegasi Vietnam menyampaikan pesannya untuk menempatkan rakyat sebagai pusat dalam proses pembangunan, dengan menganggapnya sebagai tujuan sekaligus motivasi negara. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, Vietnam senantiasa berupaya dan memberikan sumber daya terbaiknya untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dan hak sipil, termasuk hak sipil dan politik, di bawah ICCPR.
Komite Hak Asasi Manusia mencatat dan sangat mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai Vietnam, seperti: meratifikasi 7/9 inti perjanjian internasional tentang hak asasi manusia; membangun dan menyempurnakan lembaga-lembaga untuk mencegah diskriminasi; upaya untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, mendorong kesetaraan gender, serta mencegah dan memberantas korupsi. Untuk menjelaskan perhatian Komite, delegasi Vietnam memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif terkait proses penjaminan dan pendorongan hak-hak sipil dan politik sejak sesi dialog tahun 2019 sampai sekarang. Anggota delegasi antar-instansi Vietnam secara proaktif membahas kebijakan dan undang-undang, mulai dari pembangunan kelembagaan, reformasi hukum, reformasi peradilan hingga langkah-langkah untuk menjamin hak asasi manusia dalam praktik, serta arah ke depan. Ketika menjawab pertanyaan kalangan pers setelah sesi dialog, Deputi Menteri Hukum Nguyen Thanh Tinh, mewakili delegasi Vietnam, menegaskan:
“Seluruh kegiatan Partai dan Negara menempatkan rakyat sebagai pusat dan subjek. Khususnya, revolusi dalam perampingan aparatur telah memperjelas solusi strategis Vietnam. Secara khusus, kami telah menghapuskan tingkat menengah dan distrik, merampingkan aparatur kementerian dan cabang, serta mengatur pemerintahan dua tingkat untuk melayani rakyat dengan lebih baik dan membantu aparatur Negara menjadi lebih efektif dan efisien. Ini juga merupakan langkah di mana kami mengimplementasikan rekomendasi Komite yang dibutuhkan Vietnam untuk memperkuat penegakan hukum, mengurangi kesenjangan antara pembuatan undang-undang dan penegakan hukum.”
 Delegasi Vietnam (Foto: VOV) |
Rencana Aksi Nasional akan diterbitkan untuk mengimplementasikan Konvensi ICCPR secara efektif.
Menurut Deputi Menteri Nguyen Thanh Tinh, Konvensi ICCPR memiliki cakupan yang luas, konotasi yang mendalam, serta pemahaman dan interpretasi hak asasi manusia yang terbuka dan luas. Oleh karena itu, pelaksanaan konvensi ini selalu membutuhkan upaya besar dan sumber daya yang signifikan. Vietnam juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesadaran tentang hak asasi manusia yang belum merata antara berbagai tingkat dan wilayah, serta lembaga hukum yang terkadang gagal memenuhi persyaratan baru. Internalisasi regulasi ICCPR memerlukan kajian yang cermat untuk menjamin keselarasan dan konsistensi.
Namun, Vietnam memiliki beberapa keuntungan penting. Yaitu, memiliki komitmen politik yang kuat, pandangan yang konsisten terhadap Partai dan Negara yang menganggap hak asasi manusia sebagai tujuan dalam seluruh proses pembangunan yang dimanifestasikan melalui berbagai strategi dan kebijakan, serta program aksi yang konkret. Sistem hukum semakin membaik, banyak undang-undang telah diamandemenkan dan diterbitkan untuk menginternalisasi regulasi ICCPR, yang berkontribusi pada peningkatan efektivitas perlindungan hak-hak sipil dan politik. Deputi Menteri Nguyen Thanh Tinh mengatakan bahwa setelah sesi dialog ini, Kementerian Hukum akan menyampaikan kepada Perdana Menteri Rencana Aksi Nasional untuk secara efektif melaksanakan Konvensi ICCPR dan rekomendasi Komite Hak Asasi Manusia.
