Para anggota MN menyepakati bahwa revisi UU Pertanahan mempunyai makna yang sangat penting, tidak hanya mengatasi permasalahan di masa mendesak saat ini, namun juga menjadi instrumen dalam menciptakan pembangunan serta menyediakan payung hukum yang stabil dan transparan. Selainitu, revisi ini bertjuan untuk menangani semua permasalahan jangka panjang yang mendasar dalam pengelolaan dan penggunaan lahan sekaligus melancarkan sumber daya bagi pembangunan. Bersamaan itu, RUU ini juga memastikan keharmonisan kepentingan antara Negara, masyarakat dan dunia usaha.

Le Huu Tri, anggota MN Provinsi Khanh Hoa memberikan pendapat:

“Saya mengusulkan untuk beralih secara kuat dari pola pikir tata kelola administratif ke pola pikir tata kelola dan pembangunan yang konstruktif, mempercepat reformasi prosedur dan digitalisasi data pertanahan, menerbukakan informasi, serta meningkatkan akuntabilitas. Undang-Undang Pertanahan harus mampu menjamin disiplin Negara, sekaligus melancarkan sumber daya pembangunan melindungi hak dan kepentingan sah warga negara, agar tidak menjadi hambatan pembangunan atau membebankan biaya biaya kepatuhan kepada masyarakat dan dunia usaha."

Berkaitan dengan kebijakan kompensasi, dukungan, dan permukiman kembali ketika Negara mencabut hak atas tanah, para anggota MN menekankan bahwa ini adalah masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan jutaan warga negara dan juga menjadi penyebab timbulnya banyak pengaduan serta gugatan yang berkepanjangan.

Nguyen Ngoc Son, anggota MN Kota Hai Phong, menyampaikan pendapat:

“Metode kompensasi, dukungan, dan permukiman kembali harus dibuat berdasarkan menilai kapasitas pemulihan mata pencaharian, kondisi perumahan, dan akses terhadap layanan esensial; serta tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kehidupan masyarakat setelah pemukiman kembali. Terkait mekanisme penetapan harga tanah, saya sepakat dengan kebijakan bahwa Negara menetapkan harga tanah, pemerintah daerah memutuskan daftar harga tanah dan koefisien penyesuaian harga tanah berdasarkan prinsip-prinsip dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat."

Mengenai mekanisme pencabutan lahan untuk pengembangan sosial-ekonomi demi kepentingan pertahanan dan publik, para anggota MN pada dasarnya menyetujui perluasan beberapa kasus di mana Negara mencabut hak atas lahan guna mempercepat pelaksanaan proyek dan mngembangkan sumber daya lahan.