vov5_9.4_21-_cong_bo_anh_2.jpg Wakil Kepala Kantor Presiden Can Dinh Tai berbicara di depan konferensi pers tersebut (Foto: Viet Cuong/VOV) Pada konferensi pers tersebut, Wakil Kepala Kantor Presiden Can Dinh Tai menegaskan bahwa amnesti merupakan haluan besar dan konsisten dari Partai dan Negara, mencerminkan dengan jelas kebijakan tolerasi dan manusiawi , sekaligus menegaskan komitmen Vietnam dalam menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara secara adil dan setara. Tahun 2026 merupakan tahun yang memiliki makna sangat penting, menandai transisi menuju tahap perkembangan baru bagi negara, yang terkait dengan berbagai peristiwa politik strategis: keberhasilan Kongres Nasional XIV Partai Komunis Vietnam, pemilihan anggota Majelis Nasional angkatan XVI dan Dewan rakyat di berbagai tingkatan untuk masa jabatan 2026-2031, serta peringatan HUT ke-51 Penyatuan Tanah Air. Pada latar belakang tersebut, pada 7 April 2026, Sekjen, Presiden To Lam menandatangani Keputusan nomor 457 mengenai amnesti tahun 2026. Menurut itu, Vietnam melaksanakan amnesti dengan pembebasan lebih awal kepada narapidana yang dijatuhi hukuman penjara berjangka waktu atau penjara seumur hidup. vov5_9.4_21-_cong_bo_anh_3.jpg Wakil Menteri Keamanan Publik, Le Van Tuyen berbicara di depan konferensi pers (Foto: Viet Cuong/VOV) Juga pada konferensi pers, ketika menjawab pertanyaan wartawan yang terkait dengan hasil pelaksanaan Keputusan Perdana Menteri mengenai kredit terhadap para penjara yang telah     menyelesaikan masa pidana , Wakil Menteri Keamanan Publik, Le Van Tuyen memberitahukan bahwa mulai Agustus tahun 2023 hingga sekarang, terdapat sekitar 15.000 orang diberikan amnesti, orang-orang yang menyelesaikan masa pidana telah dapat meminjam modal sebanyak kira-kira 1,3 triliun VND (sama sekitar 50 juta USD) untuk melakukan bisnis dan menstabilkan kehidupan.