260418_am_16.jpg Duta Besar Do Hung Viet, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam untuk PBB, menyerahkan instrumen ratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Siber (Konvensi Hanoi), (Foto: Perwakilan Tetap Vietnam untuk PBB)   Prosedur ini dilakukan setelah Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam sekaligus Presiden To Lam menandatangani Keputusan Ratifikasi Konvensi pada 7 April lalu, yang menjadikan Vietnam sebagai negara pertama di Asia Tenggara dan ketiga di dunia yang meratifikasi konvensi ini. Pada upacara tersebut, perwakilan Kantor Urusan Hukum PBB menerima Instrumen Ratifikasi Vietnam, disaksikan oleh Kepala Perwakilan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Pada upacara penyerahan, Duta Besar Do Hung Viet menekankan bahwa peran Vietnam sebagai tuan rumah Upacara Pembukaan Penandatanganan di Hanoi sekaligus menjadi satu dari tiga negara pertama yang meratifikasi Konvensi ini mencerminkan keinginan dan upaya Vietnam untuk berkontribusi secara proaktif dan substantif dalam proses pemberlakuan dan implementasi Konvensi tersebut. Hal ini berkontribusi dalam memperkuat dialog dan kerja sama internasional dalam pencegahan kejahatan siber, serta meningkatkan jaminan keamanan siber secara global. Sebelumnya, pada Oktober 2025, sebagai negara tuan rumah, Vietnam berkoordinasi dengan PBB berhasil menyelenggarakan Upacara Pembukaan Penandatanganan Konvensi dan Konferensi Tingkat Tinggi di Hanoi dengan tema "Memberantas Kejahatan Siber - Berbagi Tanggung Jawab - Menuju Masa Depan", yang menarik partisipasi para pemimpin negara, pemerintahan, dan perwakilan tingkat tinggi dari lebih dari 110 negara dan organisasi internasional. Kesuksesan luar biasa acara tersebut menandai langkah maju yang baru dalam kerja sama internasional mengenai keamanan siber, sekaligus menegaskan posisi dan prestise Vietnam di arena internasional.   BOX: Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Siber merupakan instrumen hukum internasional pertama yang diadopsi oleh PBB dengan tujuan menciptakan kerangka kerja global yang terpadu dan mengikat secara hukum dalam pencegahan, penyelidikan, dan penanganan kejahatan siber. Konvensi ini mencakup ketentuan mengenai kriminalisasi serangan siber, perlindungan infrastruktur informasi penting, mekanisme berbagi data dan bukti elektronik, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan kerja sama teknis. Pada saat yang sama, dokumen ini menekankan perlunya keseimbangan antara keamanan siber dan jaminan hak asasi manusia, privasi, serta kedaulatan nasional.