(VOVworld) – Pada Kamis (28 Februari), Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra harus memenuhi panggilan Komisi anti Korupsi negara ini tentang tuduhan-tuduhan melupakan tanggung jawab dalam menggelarkan kebijakan subsidi beras kepada kaum petani, bersamaan itu membiarkan terjadinya korupsi dan menimbulkan kerugian besar terhadap anggaran keuangan negara. Pada saat demontrasi anti Pemerintah semakin meningkat dan melampaui kontrol, tuduhan-tuduhan baru mnembuat Pemerintah Thailand sedang harus menghadapi banyak kesulitan, tantangan dan instabilitas politik di negeri ini yang belum bisa menemukan jalan keluar.