MN Vietnam menuju ke patokan-patokan parlemen global

Pendapat yang dikeluarkan oleh para  anggota MN  berfokus meningkatkan posisi  rombongan anggota MN, memperkuat fungsi pengawasan dari anggota MN dan rombongan anggota MN, menjunjung tinggi kemampuan pelaksanaan hak  inisiatif, meningkatkan prosentase anggota MN purna waktu dan memperkuat jangka waktu  untuk melakukan kontak dengan pemilih.

Meningkatkan  jumlah anggota MN purna waktu.

Menurut statistik, dalam masa bakti MN angkatan ke-13,  prosenstasi anggota MN purna waktu  di pusat ialah 18,2%, anggota MN purna waktu di daerah ialah 12,6%. Dalam kecenderungan memperbarui aktivitas MN sekarang, untuk meningkatkan hasil-guna aktivitas MN, harus meningkatkan prosentase anggota MN purna waktu menjadi sedikit-dikitnya 35% diantara total jumlah anggota MN. Ini merupakan ketentuan sesuai dengan syarat Vietnam dan juga merupakan tuntutan minimal. Selain itu, perlu melengkapi patokan dari anggota MN purna waktu dan syarat menjamin  aktivitas dari anggota MN purna waktu.

Hak inisiatif.

MN Vietnam seperti halnya dengan Parlemen dari negara-negara lain di dunia menganggap  aktivitas legislatif  sebagai aktivitas utama. Aktivitas legislatif  dari MN Vietnam  melalui  berbagai masa bakti  semakin  maju, sampai sekarang,  telah menyusun  satu sistim perundang-undangan  yang cukup sempurna, yang mengatur semua bidang dalam kehidupan sosial. Ada sistim perundang-undangan ini adalah  hasil  aktivitas legislatif yang kreatif dan aktif dari  MN, semua badan MN dan perseorangan mengajukan rancangan undang-undang dan peraturan negara. Undang-Undang Dasar tahun 2013 menentukan hak anggota MN dalam aktivitas legislatif menurut arah semakin menghormati dan meningkatkan peranan, independensi, kreativitas dari anggota MN sendiri. Ini merupakan kecenderungan yang tepat, sesuai dengan hukum perkembangan dunia pada umum-nya dan Vietnam pada khususnya. Hak-hak ini jika dilaksanakan secara baik akan merupakan satu jaminan yang paling baik untuk memaninfestasikan sifat kerakyatan, tekat rakyat dalam sistim perundang-undangan Vietnam.

Ibu Nguyen Thi Hong Ha, anggota MN Vietnam dari  kota Hanoi mengatakan: “Tentang hak inisiatif, diusulkan menentukan secara jelas siapa yang memberikan masukan kepada anggota MN, satuan mana yang membantu anggota MN dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen mengajukan rancangan undang-undang dan peraturan negara dan usulan tentang  undang-undang dan peraturan negara”.

 
Memperkuat fungsi pengawasan dari anggota MN dan rombongan anggota MN.

Rombongan anggota MN adalah tempat menyelenggarakan aktivitas-aktivitas dari anggota MN, diantaranya ada pekerjaan menerima warga negara, berbahas tentang rancangan udang-undang, rancangan peraturan negara dan beberapa rancangan lain, adalah organisasi agar para anggota MN  dalam rombongan  melaksanakan tugas pengawasan di daerah. 

Menurut hemat banyak anggota MN,  MN perlu menentukan secara jelas fungsi pengawasan dari rombongan anggota MN, jangan membatasi tugas pengawasan dari rombongan anggota MN. Pham Duc Chau, anggota MN Vietnam dari provinsi Quang Tri memberitahukan: “Saya meminta ada ketentuan rombongan anggota MN melakukan pengawasan dan mengorganisasi anggota MN melakukan pengawasan. Rombongan anggota MN semakin beraktivitas semakin permanen semakin kuat. Selain itu harus melengkapi  butir tenang  hak, tanggung  jawab  pengawasan dari anggota MN, anggota  MN yang bisa melakukan pengawasan sendiri atau ikut serta pada pengawasan  bersama dengan rombongan anggota MN”.

 Meningkatkan waktu untuk mengadakan pertemuan dan melakukan kontak dengan pemilih.

Anggota MN  yang mewakili pemilih merupakan  orang yang mengatas-namai  rakyat seluruh negeri, mengatas-namai rakyat untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam MN, karena itu untuk meningkatkan hasil-guna  aktivitas  dari anggota MN pada  khususnya dan MN pada umumnya, perlu menentukan jelas waktu bagi anggota MN untuk mengadakan kontak dengan pemilih dalam satu masa bakti.

Ibu Nguyen Thi Quyet Tam, anggota MN Vietnam dari kota Ho Chi Minh memberitahukan: ”Pemilih meminta kepada anggota MN supaya menyediakan waktu untuk bisa mengadakan pertemuan secara permanen, mendengarkan aspirasi pemilih. Oleh karena itu supaya menentukan: Dalam setahun, anggota MN harus menyediakan berapa waktu untuk mengadakan pertemuan dengan pemilih seperti halnya dengan parlemen dari negara –negara di dunia  yaitu menentukan secara sangat jelas  waktu kongkrit”.

Selain itu, untuk menjamin kualitas persidangan MN, khususnya ketika membahas masalah-masalah yang sulit, masih ada perbedaan pendapat, perlu melakukan perdebatan  dan mengatur cukup waktu  agar anggota MN memperjelas masalah.

Satu laporan global tentang Parlemen IPU-tahun 2012 pernah menegaskan: Demokrasi tidak bisa tanpa parlemen. Dalam kecenderungan ini, MN Vietnam sedang berangsur-angsur  melakukan pembaruan untuk memenuhi patokan-patokan yang telah terbentuk dalam aktivitas parlemen internasional, menjamin  pembangunan Negara hukum milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat./.