Tantangan terhadap Multilateralisme di Seluruh Dunia

Pada tgl 22 Juli, Pemerintah Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Donald Trump menyatakan menarik diri dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Peristiwa ini merupakan tanda terbaru yang menunjukkan bahwa multilateralisme, dengan PBB sebagai intinya, sedang menghadapi tantangan-tantangan besar.

Tantangan di semua segi

Sebelum menarik diri dari UNESCO, pada awal tahun ini, sudah sejak hari-hari pertama Donald Trump berkuasa kembali, AS juga telah menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) atau Kesepakatan Iklim Paris 2015 dengan alasan bahwa lembaga-lembaga ini tidak sesuai lagi dengan agenda global baru dari AS.

Perihal perekonomian nomor 1 di dunia, yang juga merupakan penyumbang anggaran keuangan terbesar bagi PBB dan banyak organisasi anggotanya, secara bertahap mengurangi komitmen terhadap tindakan-tindakan bersama dari komunitas internasional, mencerminkan adanya satu kenyataan sulit yang sedang dihadapi multilateralisme.

Pada tgl 22 Juli, di depan sidang Dewan Keamanan PBB dengan tema “Perdamaian, keamanan dan multilateralisme”, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengakui bahwa belum pernah sebelumnya multilateralisme, yang telah menjadi motivasi untuk mendorong dan menjamin perdamaian dan keamanan internasional sejak Perang Dunia II, menghadapi kesulitan seperti saat ini.

Kita sedang menyaksikan pelecehan di seluruh dunia, bahkan pelanggaran terhadap hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia internasional, hukum pengungsian internasional, hukum kemanusiaan internasional, dan Piagam PBB, tanpa ada pihak manapun yang bertanggung jawab.

Tidak hanya isi-isi fundamental dari multilateralisme yang dilecehkan, syarat-syarat dasar untuk mempertahankan kegiatan yang lancar dari lembaga-lembaga multilateral, dengan PBB sebagai intinya, juga mengalami banyak kesulitan selama tahun-tahun belakangan ini. Dalam laporan yang dikeluarkan pada bulan Maret lalu, PBB memberitahukan sedang menghadapi krisis anggaran keuangan yang serius karena negara-negara anggotanya memberikan sumbangan secara lambat atau tidak cukup.

Hingga akhir bulan Maret, hanya ada 75 di antara 193 negara anggota yang telah menyelesaikan kewajiban kontribusi keuangan tahun 2025. Hingga awal bulan Mei, negara-negara hanya menyumbang 1,8 miliar USD di antara total 3,7 miliar USD anggaran keuangan PBB tahun ini, dan total utang yang belum dibayar dari tahun-tahun sebelumnya telah mencapai 2,4 miliar USD, di antaranya ada 1,5 miliar USD dari AS dan hampir 600 juta USD dari Tiongkok. Guy Ryder, Wakil Sekretaris Jenderal PBB urusan kebijakan, yang juga merupakan pemimpin UN80 - Kelompok yang mempersiapkan perombakan PBB pada kesempatan HUT ke-80 berdirinya (1945-2025), memberitahukan:

Kami harus mempelajari kembali anggaran keuangan tahun 2026, termasuk pemotongan yang kuat anggaran keuangan dan posisi pekerjaan. Ini merupakan kenyataan yang kami hadapi saat ini. Kita harus menyeimbangkan kedua tugas yaitu menjamin keberlanjutan keuangan di masa sulit ini sambil memperhatikan dampak terhadap pelaksanaan tanggung jawab kami sesuai dengan Piagam PBB.

Meningkatkan peranan melalui hasil

Menurut Bob Rae, Ketua Dewan Sosial Ekonomi PBB (ECOSOC), latar belakang dunia dewasa ini sedang menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya seperti awal abad ke-20, saat sebelum lahirnya PBB dalam formatnya saat ini, ketika krisis ekonomi, bangkitnya nasionalisme ekstrem dan perpecahan perdagangan yang telah menyebabkan konflik-konflik geopolitik yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, baik negara-negara anggota maupun PBB harus belajar dari masa lampau agar dapat memperbarui diri, melalui itu  melindungi dan membangun satu multilateralisme baru yang lebih sesuai dengan tantangan-tantangan masa kini.

Kita perlu menegaskan kembali pentingnya PBB melalui hasil-hasil, dari situ membuktikan bahwa multilateralisme memberikan kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya dan nyata bagi semua orang di semua lapisan masyarakat. Hal ini sama artinya dengan perlunya koordinasi tindakan yang lebih erat dengan masyarakat sipil, dengan sektor swasta, dengan kaum muda, dengan warga setempat dan khususnya dengan pemerintahan daerah, karena itu merupakan tempat di mana target-target yang diajukan PBB dilaksanakan.

Menurut kalangan pengamat, meski menghadapi ikatan dan keterbatasan dalam beberapa masalah tentang perdamaian dan keamanan internasional akibat mekanisme alokasi kekuasaan dari organisasi ini, PBB tetap memainkan peranan esensial dalam manajemen global terhadap target-target pembangunan penting tentang sosial, ekonomi dan lingkungan di setiap negara anggota, serta kegiatan koordinasi di tingkat regional.

Di antaranya, peranan PBB dalam mendorong pelaksanaan 15 target pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) atau menghadapi krisis iklim sekarang belum bisa digantikan oleh satu mekanisme lain. Oleh karena itu, perlindungan dan pendorongan multilateralisme, di antaranya PBB memainkan sentralitas, tetap merupakan pilihan yang sesuai dengan kepentingan mayoritas negara sekarang dalam komunitas internasional./.