 Ilustrasi (Foto: diadoanket.vn) |
Penyelundupan manusia merpakan satu ragam kriminalitas yang berbahaya, sehingga yang memusingkan kepala banyak negara, di antaranya Viet Nam. Masalah ini tidak hanya melanggar hak manusia, memengaruhi dengan serius kesehatan, semangat dan jiwa korban, tapi juga langsung memengaruhi keamanan dan ketertiban Tanah Air. Selama tahun-tahun ini, Viet Nam telah banyak berupaya untuk menyempurnakan sistim perundang-undangan, melakukan propaganda untuk meningkatkan pemahaman warga serta memperkuat kerjasama internasional di bidang ini.
Penilaian-penilaian kurang obyektif
Laporan TIP 2019 dari Kemlu AS baru-baru ini terus menyatakan bahwa Viet Nam belum memenuhi secara lengkap berbagai standar minimal untuk mengurangi penyelundupan manusia di samping juga ada upaya-upaya yang berarti.
Laporan ini menyatakan bahwa masalah menetapkan dan membantu korban masih lambat dan belum efektif, kurang koordinasi antara badan-badan, antar-instansi, dan kader tingkat provinsi tidak konsekuen ketika menerapkan undang-undang sehingga telah menimbulkan rintangan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia. Hampir semua perusahaan perekrut tenaga kerja atau perusahaan perantara yang tidak mendapat surat izin telah memungut biaya rekrut sangat tinggi dibandingkan biaya yang ditentukan oleh hukum terhadap orang-orang pencari lapangan kerja, para pengutang biasanya menderita risiko besar tentang kerja paksa; Pemerintah tidak mengeluarkan laporan pun tentang penyelidikan, gugatan terhadap pejabat pelanggar walaupun ada laporan tentang persekongkolan dari para pejabat dengan penyelundupan manusia.
Tidak henti-hentinya memperjuangkan penyelundupan manusia
Menyadari dan menilai satu masalah harus berdasarkan informasi-informasi yang akurat dan dicek, kalau tidak akan menimbulkam dampak negatif terhadap hubungan antara dua negara, menimbulkan salah pengertian dan menciptakah dalih bagi kekuatan-kekuatan musuh untuk melakukan deduksi dan pemutar-balikan tentang situasi Viet Nam.
Dalam kenyataannya, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia mendapat perhatian istimewa dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam dan dibersamai oleh seluruh sistim politik dan dilaksanakan di banyak bidang, mulai dari pencegahan, penemuan dan penanganan kriminalitas hingga bantuan kepada korban.
Pemerintah Viet Nam berhaluan mendorong imigrasi yang legal, aman dan tertib, bersamaan itu bertekad mencegah dan menanggulangi imigrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Pemerintah Viet Nam juga memberlakukan dan menggelar banyak kebijakan dan undang-undang untuk melaksanakan semua kebijakan itu. Bila bicara tentang Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Manusia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (amandemen 2017), Peraturan Pemerintah nomor 62 yang menentukan dasar untuk menetapkan korban yang diselundupkan dan membela keselamatan korban dan sanak keluarga mereka. Terkini, tanggal 20 Maret 2020, Perdana Menteri Pemerintah Viet Nam, Nguyen Xuan Phuc telah menandatangani keputusan pemberlakuan Rencana menggelar permufakatan global tentang imigrai yang legal, aman dan tertib dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, di antaranya mengeluarkan solusi-solusi yang komprehensif dan mencakup untuk meningkatkan hasil-guna pengelolaan imigrasi, membela hak dan kepentingan layak bagi migran.
