Dua pemimpin tertinggi Uni Eropa yaitu Ketua Dewan Eropa, Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa, Ibu Ursula von der Leyen mengepalai delegasi Uni Eropa untuk menghadiri KTT Uni Eropa-Jepang di Tokyo, Jepang, pada tanggal 23 Juli dan KTT Uni Eropa-Tiongkok di Beijing (Tiongkok) pada tanggal 24 Juli.
Mencari Titik Keseimbangan dengan Tiongkok
Sebagai titik fokus dalam rangkaian peristiwa peringatan HUT ke-50 penggalangan hubungan diplomatik (1975–2025), KTT Uni Eropa-Tiongkok pada tanggal 24 Juli di Beijing, Ibu kota Tiongkok dianggap oleh kedua pihak Uni Eropa dan Tiongkok sebagai titik balik penting dalam hubungan bilateral, baik dari segi ekonomi maupun geopolitik. Bagi Uni Eropa, dua topik terpenting yang ingin dicapai kesepakatan dengan Tiongkok adalah membangun hubungan ekonomi-perdagangan yang lebih seimbang, dan Tiongkok menggunakan pengaruhnya terhadap Rusia untuk segera mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Ini juga merupakan prioritas yang paling sering disampaikan oleh Ibu Ursula von der Leyen dalam sesi diskusi dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang.
Menurut Presiden Komisi Eropa, defisit perdagangan tahunan Uni Eropa dengan Tiongkok yang masih mencapai lebih dari 300 miliar Euro, ditambah dengan tidakseimbangnya keterbukaan pasar antara kedua pihak, membuat hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral sulit untuk dipertahankan. Selain itu, Uni Eropa juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap pembatasan ekspor logam bijih oleh Tiongkok serta persaingan di sektor kendaraan listrik. Terkait konflik Rusia-Ukraina, pihak Uni Eropa beranggapan bahwa Tiongkok dengan peranan, pengaruh dan tanggung jawabnya, perlu mendorong lebih serius upaya perundingan dengan Rusia. Namun, dalam kedua tema ini, Uni Eropa dan Tiongkok tidak mencapai kesepakatan yang signifikan, kecuali mencatat adanya itikad baik untuk berdialog secara terbuka mengenai semua perselisihan yang ada.
Menurut kepala ekonom Fabian Zuleeg dari Pusat Kebijakan Eropa (EPC), di Brussels, Belgia, dialog terbuka antara Uni Eropa dan Tiongkok tanpa adanya terobosan bukanlah yang mengejutkan karena kedua pihak masih mengalami banyak problematik, bersamaan dengan itu kedua pihak, terutama Uni Eropa, sangat hati-hati karena merasa sangat khawatir tentang dampak hubungan masing-masing pihak dengan Amerika Serikat pada saat menjelang batas waktu terakhir (1 Agustus) agar para pihak mencapai kesepakatan dengan AS dalam isu tarif.
“Apa yang telah terjadi antara AS dan Tiongkok juga berpengaruh terhadap Uni Eropa. Semuanya berkaitan satu sama lain dalam hal politik. Uni bersikap sangat hati-hati. Semua faktor ini menjadikan KTT kali ini penuh tantangan”.
|
|
Meskipun tidak mencapai terobosan, tetapi Uni Eropa dan Tiongkok juga mencapai beberapa hasil, yang paling berarti ialah Komunike bersama tentang peningkatan kerja sama dalam isu lingkungan dan iklim, ketika Tiongkok dianggap sebagai pilar untuk mempertahankan Perjanjian Iklim Paris 2015 setelah AS menarik diri. Di samping itu, Presiden Tiongkok, Xi Jinping juga mengeluarkan tiga rekomendasi untuk mengembangkan hubungan Tiongkok-Uni Eropa pada masa depan, antara lain, dengan tekun menghormati satu sama lain, bekerja sama secara terbuka dan menangani secara tepat semua perbedaaan dan perselisihan; mempraktikkan multilateralisme, mempertahankan ketertibsan internasional sesuai dengan hukum.
Memulai Aliansi Persaingan Uni Eropa-Jepang
Berbeda dengan kesulitan dalam menciptakan terobosan bagi hubungan Uni Eropa-Tiongkok, KTT Uni Eropa-Jepang yang diselenggarakan di Tokyo sebelumnya telah memperkuat hubungan tradisional antara Eropa dengan perekonomian terbesar ke-2 di Asia. Setelah KTT Uni Eropa-Jepang, para pemimpin Uni Eropa bersama dengan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba dengan resmi memulai “Aliansi persaingan” dengan tujuan memperluas kerja sama perdagangan bilateral, mendorong rantai pasokan strategis dan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam menghadapi meningkatnya gejolak-gejolak geopolitik global dan tantangan dari AS dan Tiongkok.
Menurut pernyataan bersama, kedua pihak akan memperkuat koordinasi kebijakan di bidang industri, energi, rantai pasokan, transformasi hijau dan teknologi digital, bersamaan dengan itu mendorong dialog ekonomi tingkat tinggi. Mekanisme ini akan memainkan peranan dalam mengarahkan kerja sama strategis antara dua pihak, dari usaha menghadapi risiko rantai pasokan hingga perlindungan teknologi penting dan pendorongan investasi swasta. Presiden Komisi Eropa, Ibu Ursula von der Leyen, mengatakan:
“Kami percaya pada persaingan global dan hal ini harus memberikan kepentingan bagi semua pihak. Itulah alasan mengapa Uni Eropa mendorong kerja sama dengan negara-negara anggota CPTPP, untuk tidak hanya melindungi perdagangan yang terbuka, tetapi juga membentuknya. Uni Eropa dan negara-negara anggota CPTPP dapat bersama-sama memimpin perombakan penting dari WTO, sehingga ketentuan tentang perdagangan global dapat mencerminkan tantangan masa kini dan risiko di masa depan”.
Satu segi penting lainnya dari gagasan kerja sama Uni Eropa-Jepang ialah mengembangkan rantai pasokan tepercaya bagi mineral strategis dan bahan-bahan penting dalam industri teknologi tinggi, pertahanan dan energi terbarukan. Di samping itu, Uni Eropa dan Jepang juga berkomitmen untuk berkoordinasi dalam melindungi teknologi yang sedang berkembang, meningkatkan penelitian bersama tentang AI, semi konduktor, teknologi 6G. Menurut PM Shigeru Ishiba, kedua pihak juga resmi memulai perundingan-perundingan tentang Perjanjian perlindungan informasi Jepang-Uni Eropa (JPIPA) serta dialog-dialog industri pertahanan di bidang swasta.








