UU mengenai Kepabeanan (amandemen) menambahkan mekanisme pengelolaan terhadap barang ekspor dan impor melalui e-commerce, serta menambahkan ketentuan mengenai pemeriksaan dan pengawasan barang ekspor dan impor melalui e-commerce. Dengan demikian, organisasi dan individu di Vietnam yang membeli atau menjual barang dengan pihak luar negeri melalui e-commerce wajib melakukan identifikasi dan autentikasi elektronik.

Sementara itu, UU mengenai Permigasan (amandemen) berfokus pada lima kelompok kebijakan utama, yaitu menyederhanakan prosedur dan meningkatkan desentralisasi; memberikan lebih banyak kewenangan khusus kepada perusahaan migas, termasuk Petrovietnam; menyempurnakan ketentuan mengenai kontrak dan kegiatan migas; kebijakan prioritas investasi; mengembangkan rantai nilai, layanan teknik tinggi dan energi lepas pantai; serta menyusun kerangka hukum mengenai pengurangan emisi, penangkapan dan penyimpanan karbon.

Sedangkan UU mengenai Penyebaran dan Pendidikan Hukum (amandemen) memiliki berbagai isu baru, seperti penyempurnaan mekanisme Dewan Koordinasi Penyebaran dan Pendidikan Hukum, terutama di tingkat kecamatan; penerapan transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI); serta peningkatan kegiatan penyebaran dan pendidikan hukum bagi objek tertentu.