Pada Sidang tersebut, Komite Tetap MN memberikan pendapat terhadap sejumlah isu penting guna mempersiapkan Persidangan luar biasa yang pertama, yang direncanakan akan dibuka pada awal Agustus 2026. Selain itu, Komite Tetap MN juga mempersiapkan beberapa agenda bagi Persidangan ke-2 pada akhir tahun ini dan sejumlah isu penting lainnya.

Pada acara pembukaan Sidang, Ketua MN Tran Thanh Man meminta agar untuk isu-isu penting yang masih memikiki perbedaan pendapat atau kebijakan baru yang berbeda dari ketentuan hukum yang berlaku saat ini, badan-badan terkait perlu secara proaktif berkoordinasi dengan lembaga-lembaga MN untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dipertimbangkan dan diputuskan.

“Dalam memberikan pendapat terhadap berbagai rancangan Undang-Undang, saya meminta Komite Tetap MN untuk mencermati secara saksama pengalaman hampir satu tahun pelaksanaan model pemerintahan tiga tingkat untuk meninjau kembali ketentuan mengenai desentralisasi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kelayakan setiap kebijakan, dengan memastikan bahwa setiap ketentuan mengatur secara jelas siapa yang bertanggung jawab, apa tugasnya, apa kewajibannya, serta batas kewenangannya. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah dapat langsung melaksanakan ketentuan tersebut segera setelah undang-undang mulai berlaku, tanpa menimbulkan kekosongan hukum maupun tumpang tindih dalam pelaksanaannya”.

Ketua MN juga menegaskan bahwa undang-undang harus terpadu dengan peraturan maupun surat edaran agar setiap kebijakan yang disahkan MN dalam setiap persidangan dapat segera diterapkan dalam praktik kehidupan. Hal inilah yang juga sedang dinantikan oleh masyarakat dan dunia usaha.