PM Le Minh Hung menunjukkan bahwa tekanan pada triwulan IV sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan tekad untuk melakukan terobosan pada tahap akhir ini.
Ekonomi Vietnam dalam waktu sembilan bulan pertama tahun 2026 mencatat pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menciptakan landasan penting untuk mencapai target pertumbuhan dua digit. Demikian ditekankan Menteri Keuangan Ngo Van Tuan pada konferensi tersebut. Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan III 2026 diperkirakan mencapai 9,95%, sehingga pertumbuhan PDB dalam waktu sembilan bulan mencapai 9,01%.
Menekankan berbagai solusi untuk mencapai target pertumbuhan dua digit dalam waktu mendatang, Menteri Industri dan Perdagangan Le Manh Hung memintaagar fokus pada peningkatan ekspor, perbaikan neraca perdagangan, pengembangan pasar domestik, serta menjamin pasokan listrik dan bahan bakar:
“Pertama, kita harus meningkatkan eksploitasi sumber energi primer di dalam negeri untuk mengurangi impor, terutama migas dan batu bara; menjamin pasokan untuk produksi bahan bakar dan energi pada tahap akhir. Kedua, terus mengatur waduk-waduk pembangkit listrik tenaga air dan menanggulangi perkembangan El Nino dengan baik. Mendorong pembangunan berbagai proyek utama di sektor energi dan industri; menjamin target sekaligus meningkatkan ruang pertumbuhan sektor industri. Mengendalikan sistem bisnis bahan bakar secara ketat.”
Dalam pidato arahannya, PM Le Minh Hung menunjukkan:
“Ini merupakan tahap akhir yang sangat menentukan, yang menuntut berbagai kementerian, instansi dan daerah untuk melaksanakan langkah-langkah konkret. Ruang dan pendorong pertumbuhan harus dimanfaatkan secara maksimal. Kementerian dan instansi harus menyelesaikan berbagai hambatan secara tuntas melalui solusi yang konkret, cukup kuat, dan layak dilaksanakan, guna menciptakan perubahan yang lebih positif pada triwulan IV 2026.”
PM Le Minh Hung meminta berbagai kementerian, instansi dan daerah untuk mengikuti Resolusi dan Kesimpulan Komite Sentral Partai Komunis Vietnam serta program aksi Pemerintah, dengan fokus pada penyempurnaan institusi hukum, segera mengatasi kesulitan yang dihadapi proyek-proyek yang masih tertunda. Hal tersebut dipandang sebagai sumber daya penting untuk mendukung pembangunan. Bersamaan dengan itu, berbagai kementerian dan instansi perlu mengucurkan 100% modal investasi publik sesuai dengan rencana 2026 dan memastikan berbagai proyek strategis diselesaikan tepat waktu.
