Demikian pendapat sejumlah anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam dalam pembahasan di grup mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) amandemen atas beberapa pasal dari UU mengenai Penerbitan, yang berlangsung pada Rabu (5 Agustus) di Kota Hanoi, dalam rangka Persidangan Luar Biasa Pertama MN Angkatan XVI.

Para anggota MN menekankan perubahan pola pikir dalam penerbitan, memandang hasil penerbitan bukan hanya sebagai instrumen ideologis atau infrastruktur pengetahuan, tetapi juga sebagai produk jasa budaya yang memiliki nilai tambah untuk diekspor ke luar negeri.

Vu Van Tien, anggota MN dari Kota Hai Phong, menyampaikan pendapatnya:

"Negara perlu melakukan investasi secara kuat agar kegiatan penerbitan menjadi instrumen diplomatik dan integrasi internasional. Agar hasil penerbitan Vietnam dapat menjangkau dunia, faktor utama adalah penulis, hak cipta, dan karya. Oleh karena itu, negara perlu memiliki kebijakan yang konkret untuk mendukung sektor penerbitan, seperti membentuk dana dukungan bagi pengarangan, dengan fokus pada buku ilmu pengetahuan dan budaya; mendirikan dana penerjemahan nasional, menerjemahkan buku asing untuk diterbitkan di Vietnam, sekaligus menerjemahkan buku Vietnam untuk diterbitkan di luar negeri, dll."

Para anggota MN juga mengusulkan pembangunan basis data digital nasional di bidang budaya dan penerbitan dalam berbagai bahasa, sehingga masyarakat internasional dapat lebih mudah mengakses informasi tentang Vietnam melalui ruang siber.

Pada pagi hari yang sama, para anggota MN juga melakukan pembahasan di grup mengenai beberapa RUU, termasuk RUU amandemen atas beberapa pasal dari UU mengenai Pekerja Vietnam yang Bekerja di Luar Negeri Berdasarkan Kontrak.