Pada 16 Agustus, Presiden AS Donald Trump memerintahkan pengurangan skala latihan militer tahunan Perisai Kebebasan Ulchi (Ulchi Freedom Shield/UFS) antara Republik Korea dan AS, yang semula dijadwalkan berlangsung dari 17–27 Agustus. Kemudian pada 19 Agustus, Donald Trump kembali menarik perhatian ketika menyatakan keinginannya untuk segera melanjutkan dialog dengan pemimpin RDRK, Kim Jong-un.

Retaknya Hubungan Sekutu

Keputusan untuk mengurangi skala latihan militer UFS mengejutkan semua pihak karena baru diumumkan Presiden AS melalui media sosial Truth Social menjelang dimulainya latihan tersebut. Ini merupakan pertama kalinya dalam masa jabatan keduanya Presiden Donald Trump secara terbuka meminta pengurangan skala latihan militer gabungan dengan Republik Korea. Alasan yang disampaikan adalah bahwa latihan-latihan tersebut tidak hanya menelan biaya besar, tetapi juga mengirimkan “sinyal permusuhan” kepada RDRK.

Pada masa jabatan pertamanya (2017–2021), Donald Trump juga beberapa kali mengkritik latihan militer gabungan AS – Republik Korea sebagai kegiatan yang mahal dan “membuang-buang uang”, sehingga sejumlah kegiatan latihan bersama sempat dihentikan atau diperkecil skalanya. Namun demikian, para pengamat menilai keputusan Donald Trump untuk memangkas skala UFS pada menit-menit terakhir kali ini mengirimkan banyak sinyal penting, tidak hanya bagi hubungan AS – Republik Korea, tetapi juga bagi situasi keamanan di Semenanjung Korea serta kawasan Asia Timur secara lebih luas. Cha Du-hyeogn, analis dari Institut Penelitian Kebijakan Asan (Republik Korea), menilai: “Pada akhirnya, hal ini mengecewakan karena Republik Korea, meskipun merupakan sekutu AS, tidak memberikan dukungan yang cukup aktif kepada AS dalam konflik AS-Iran. Lalu, apa implikasinya bagi masa depan? Pada dasarnya, ini mengirimkan pesan bahwa jika Republik Korea tidak berbagi beban dan tidak berpartisipasi secara aktif dalam strategi regional maupun global AS, maka AS dapat sepenuhnya menyesuaikan tingkat komitmen keamanannya terhadap Republik Korea. Penyebutan latihan militer gabungan dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari pesan tersebut”.

Selain menuntut Republik Korea untuk berbagi tanggung jawab dalam komitmen keamanan, para analis juga menyoroti faktor ekonomi di balik keputusan Donald Trump. Pada September 2025, Donald Trump mengumumkan bahwa Republik Korea akan segera menyalurkan investasi senilai 350 miliar dolar AS ke AS dalam bentuk pinjaman, jaminan kredit, serta penyertaan modal, sebagai imbalan atas penurunan tarif impor AS terhadap Republik Korea dari 25% menjadi 15%. Namun, hampir satu tahun setelah pengumuman tersebut, belum ada satu pun proyek investasi maupun perdagangan dalam kesepakatan itu yang direalisasikan. Donald Trump bahkan beberapa kali secara terbuka menyampaikan kemarahannya atas keterlambatan tersebut.

Melanjutkan Kembali Dialog AS - RDRK

Seiring dengan keretakan dalam hubungan antara AS dan Republik Korea sebagai sekutu dekat, yang pada dasarnya dipicu oleh perhitungan kepentingan Washington, “faktor RDRK” juga menjadi hal yang patut diperhatikan dalam berbagai perkembangan yang terjadi baru-baru ini. Dalam pernyataannya pada 19 Agustus, Donald Trump kembali menegaskan bahwa ia akan bertemu Kim Jong-un pada akhir tahun ini guna memulihkan hubungan yang menurutnya telah berhasil dibangun dengan pemimpin RDRK tersebut selama masa jabatan pertamanya. Pada 20 Agustus, Donald Trump kembali menyinggung RDRK dengan menyebut secara jelas jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki RDRK. Ia juga berpendapat bahwa situasi program nuklir RDRK mungkin akan berbeda apabila kebijakan-kebijakannya pada masa jabatan pertama terus dipertahankan. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Washington tengah melakukan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri dan keamanannya terhadap Semenanjung Korea.

Pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah Donald Trump yang dilakukan secara berturut-turut dalam beberapa hari terakhir akan memengaruhi lingkungan keamanan di Semenanjung Korea pada khususnya dan kawasan Asia Timur Laut pada umumnya. Terkait hubungan AS – Republik Korea, para pengamat menilai bahwa pengurangan skala UFS dapat secara langsung berdampak pada kegiatan latihan dan kesiapan tempur pasukan gabungan Republik Korea - AS. Namun, di sisi lain, langkah tersebut juga dapat semakin memperkuat pandangan mengenai “kemandirian” di Republik Korea, yang menilai bahwa negara tersebut perlu segera mengambil alih Hak Komando Operasional Masa Perang (OPCON) yang saat ini masih berada di tangan AS. Meski demikian, terkait prospek perundingan AS - RDRK, persoalannya akan menjadi lebih kompleks karena reaksi Seoul maupun Pyongyang terhadap berbagai perkembangan saat ini masih sulit diprediksi. Jenny Town, Direktur Program “38 North” di Stimson Center, sebuah organisasi riset kebijakan AS, menilai: “Akan sangat menarik untuk dilihat dalam beberapa minggu mendatang, pertama-tama bagaimana RDRK merespons perkembangan ini, dan pada saat yang sama bagaimana Republik Korea, termasuk pemerintah dan tentara negara ini, akan menanggapi langkah yang mengejutkan tersebut”.

Meskipun Donald Trump belum menyebutkan secara spesifik waktu dan tempat pertemuan potensial dengan Kim Jong-un, namun media AS menilai bahwa pertemuan tersebut kemungkinan besar akan digelar ketika Donald Trump mengunjungi Kota Shenzhen, Tiongkok, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada November mendatang.