Pada tanggal 29 Mei, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) sekaligus Presiden To Lam menjawab wawancara pertamanya dengan media internasional dalam kapasitas jabatannya saat ini, di mana ia menegaskan bahwa Vietnam mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara besar untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai masalah yang penting dan esensial. Menjawab pertanyaan wartawan Reuters di sela-sela Dialog Shangri-La ke-23 yang sedang berlangsung di Singapore, Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden To Lam menjelaskan dengan tegas bahwa kebijakan Vietnam adalah tidak bekerja sama dengan satu negara untuk merugikan atau menyulitkan negara lain.

Terkait hubungan Amerika Serikat - Tiongkok, Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden berpandangan bahwa persaingan antarnegara besar adalah sebuah realitas objektif. Vietnam tidak mendekati hubungan dengan negara-negara besar dari kacamata keamanan, juga tidak memilih untuk memihak pada sisi mana pun. Oleh karena itu, Vietnam telah dan sedang mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok, yang membawa manfaat bagi semua pihak, sekaligus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Mengenai hubungan dengan Tiongkok secara khusus, Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden To Lam menegaskan bahwa Vietnam dan Tiongkok adalah dua negara bertetangga yang memiliki hubungan erat sejak lama. Saat ini, kedua negara sedang mengimplementasikan kerja sama substantif di berbagai bidang penting. Menurut Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden To Lam, pemeliharaan hubungan yang damai, stabil, berkembang, dan kerja sama yang bertanggung jawab dengan Tiongkok tidak hanya membawa manfaat bagi kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Terkait masalah Laut Timur, Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden To Lam menegaskan kembali pendirian Vietnam yang jelas dan konsisten dalam melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah secara teguh, serta kebijakan penyelesaian sengketa melalui langkah-langkah damai berdasarkan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982).

Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden menekankan bahwa menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, melindungi kedaulatan, dan menyelesaikan isu-isu di Laut Timur merupakan tujuan-tujuan yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Ketika ditanya mengenai target pertumbuhan ekonomi dua digit, Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden To Lam menyatakan bahwa aspirasi pembangunan Vietnam adalah aspirasi bersama seluruh bangsa. Vietnam telah menetapkan tujuan yang jelas, yaitu pada tahun 2045 menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi. Target ini telah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu dan terus ditegaskan, termasuk dalam Laporan Politik pada Kongres Nasional XIV PKV.