Pada tanggal 27 April, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan pembahasan terbuka dengan tajuk "Keamanan dan Perlindungan Jalur Air di Bidang Maritim". Pembahasan tersebut berlangsung di tengah konflik Timur Tengah yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang strategis, sehingga memojokkan dunia ke dalam krisis keamanan maritim terbesar dalam beberapa dekade terakhir.
Titik panas Selat Hormuz
Sesi pembahasan di DK PBB dipimpin oleh Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Menteri Luar Negeri Bahrain, negara yang sedang memegang jabatan sebagai Ketua bergilir DK PBB. Sesi pembahasan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, beserta Sekjen Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, negara-negara anggota PBB, dan beberapa pakar. Dalam pidatonya pada pembahasan tersebut, Sekjen Guterres memperingatkan bahwa keamanan maritim global menjadi ujian bagi tatanan internasional karena pembajakan, terorisme, persaingan geopolitik, dan tindakan-tindakan yang mengekang kebebasan navigasi terus mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Kebuntuan di Selat Hormuz yang strategis, yang terletak antara Iran dan Oman, mendapat perhatian khusus. Berawal dari konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, selat tersebut berulang kali dibuka dan ditutup, dan saat ini menghadapi blokade ganda oleh Iran dan AS. Sekjen PBB, Antonio Guterres menyatakan:
“Hak navigasi dan kebebasan bergerak melalui Selat Hormuz harus dihormati, sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi DK PBB Nomor 2817. Prinsip-prinsip ini perlu dipatuhi sepenuhnya dan tanpa penundaan. Saya mengimbau semua pihak untuk membuka Selat Hormuz, membiarkan kapal-kapal melewatinya tanpa biaya dan tanpa diskriminasi, membiarkan perdagangan lancar kembali, serta membiarkan perekonomian global bernapas.”
Menjelang pembahasan di DK PBB, sejumlah konferensi internasional telah diadakan untuk membahas berbagai skenario politik, militer, dan teknis untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun, kalangan pengamat menganggap bahwa ketidakpastian dalam ketegangan diplomatik dan militer antara AS dan Iran membuat semua skenario kurang layak. Analis senior di grup data maritim Kpler, Alexis Ellender, menilai:
“Kita masih menempuh jalan panjang untuk kembali ke perdagangan normal melalui Selat Hormuz. Saya pikir hal yang paling merugikan adalah situasi di mana kapal-kapal diizinkan lewat tetapi kemudian dengan cepat dihentikan kembali. Kapal-kapal yang sudah terdampar di Timur Tengah akan segera menemukan jalan keluar, tetapi kapal-kapal yang kembali dari tempat lain untuk mengambil kargo, mengangkut minyak atau pupuk, saya pikir mereka akan sangat berhati-hati.”
Prioritas penyelamatan
Selain seruan untuk memulihkan kebebasan navigasi dan menghormati hukum internasional, pembahasan DK PBB juga berupaya mendorong prioritas mendesak untuk menyelamatkan para awak dan kapal kargo yang telah terdampar di Teluk selama hampir dua bulan terakhir. Menurut data IMO, saat ini terdapat lebih dari 20.000 awak kapal dan lebih dari 2.000 kapal komersial yang sedang terdampar di Teluk karena pembatasan lintas melalui Selat Hormuz.
Menanggapi situasi ini, Sekjen IMO, Arsenio Dominguez menyerukan bantuan internasional untuk mengevakuasi para awak kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Ia jua meminta dukungan terhadap rencana IMO untuk memfasilitasi evakuasi tersebut. Ini untuk kedua kalinya dalam sepekan terakhir IMO mengeluarkan seruan ini. Arsenio Dominguez menyatakan:
“Menyusul keputusan Dewan IMO, saya mulai menyusun rencana evakuasi, dengan menggunakan sistem transportasi terpisah yang sudah ada untuk mengevakuasi kapal dan awaknya secara aman dari zona konflik. Isu teknis dan organisasi dari rencana ini sedang diimplementasikan dengan partisipasi negara-negara di kawasan, termasuk Iran, dan dengan bantuan negara-negara yang terlibat dalam perundingan. IMO siap melaksanakan rencana ini tanpa penundaan, tetapi hanya jika kondisi sudah aman.”
Selain memprioritaskan evakuasi para awak kapal, pemimpin IMO tersebut juga mengimbau semua negara untuk memastikan komitmen praktis terhadap sektor pelayaran, termasuk akses ke asuransi dengan biaya terjangkau, agar operasi normal dapat dilanjutkan sesegera mungkin. Ia menekankan bahwa prinsip kebebasan navigasi tidak dapat dirundingkan. Semua negara tidak diperbolehkan menutup selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Demikian pula, tidak ada negara yang diizinkan mengenakan pembayaran atau biaya maupun persyaratan yang bersifat diskriminatif terhadap selat-selat internasional./.
