Ini bukan hanya kebijakan mengenai anggaran berukuran besar, tetapi juga mencerminkan visi tata kelola modern, yakni mengoptimalkan sumber daya agar tidak ada seorang pun yang tertinggal.
Program tersebut dilaksanakan di seluruh negeri dengan memprioritaskan desa-desa yang mengalami kesulitan parah, permukiman masyarakat etnis minoritas dan pegunungan, serta daerah perbatasan dan kepulauan. Program tersebut dibentuk melalui penggabungan empat program, yaitu pembangunan kebudayaan; modernisasi dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; pembangunan pedesaan baru, pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan pembangunan permukiman masyarakat etnis minoritas dan pegunungan; serta perawatan kesehatan, kependudukan dan pembangunan.
Penggabungan untuk Meningkatkan Efektivitas
Terobosan dari program tersebut terletak pada pola pikir yang terintegrasi. Alih-alih menjalankan empat program nasional secara terpisah, MN menggabungkannya menjadi satu program yang terpadu. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi secara tuntas persoalan tumpang tindih kebijakan, sumber daya yang tersebar dan duplikasi wilayah sasaran.
Sudah sejak tahap penyusunan rancangan untuk diajukan kepada MN, Pemerintah telah menetapkan tata kelola terpadu sebagai tuntutan utama. Menegaskan tekad tersebut, Perdana Menteri Le Minh Hung mengatakan:
“Dibutuhkan koordinasi terpadu dari keempat program target nasional untuk menciptakan pendorong pembangunan bersama, terutama di daerah-daerah yang dilanda kesulitan, wilayah pedesaan, pegunungan dan permukiman masyarakat etnis minoritas. Sumber daya harus dialokasikan dan digunakan secara tepat sasaran, serta memastikan tidak ada duplikasi. Kita tidak boleh membiarkan terjadinya kebocoran, pemborosan dan penyelewengan, dan harus bertekad untuk mengucurkan 100% sumber modal yang dialokasikan dari APBN pada tahun 2026”.
Pertumbuhan ekonomi benar-benar bermanfaat ketika hasilnya dinikmati secara adil. Dengan sumber daya sebesar 32 miliar dolar AS, kebijakan tersebut memprioritaskan wilayah-wilayah yang paling miskin, permukiman masyarakat etnis minoritas, perbatasan dan kepulauan.
Target-target konkret hingga tahun 2030 menjadi bukti bagi komitmen tersebut. Pendapatan rata-rata masyarakat pedesaan ditargetkan meningkat 2,5 hingga 3 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Persentase rumah tangga miskin multidimensi di permukiman masyarakat etnis minoritas dan pegunungan ditargetkan turun menjadi di bawah 10%. Sebanyak 100% warga akan memiliki rekam kesehatan elektronik, sementara prosentase malagizi pada anak di bawah usia 5 tahun ditargetkan turun menjadi di bawah 15%.
Visi Jangka Panjang untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kekuatan Budaya
Selain upaya pengentasan kemiskinan tradisional, program tersebut menetapkan visi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kekuatan budaya, sebagai dua pilar utama bagi Vietnam untuk melesat menjadi negara maju. Secara konkret, Vietnam akan secara bertahap menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di sekolah. Hingga tahun 2035, sebanyak 60 akademi ditargetkan mencapai standar ASEAN-4, 6 akademi mendekati kelompok G20; sedikitnya 12 universitas masuk dalam 200 besar Asia dan 2 universitas masuk dalam 100 besar dunia di sejumlah bidang unggulan.
Di bidang kebudayaan, program tersebut fokus pada peningkatan kehidupan spiritual masyarakat, kemampuan masyarakat untuk mengakses dan menikmati budaya; pelestarian warisan, pengembangan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan kesenian, serta industri budaya.
Pengesahan resolusi tersebut baru merupakan langkah awal. Tantangan krusial terletak pada kemampuan untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik. Mengenai tanggung jawab aparatur pelaksana, Menteri Keuangan Ngo Van Tuan menunjukkan:
“Nilai penggabungan tersebut tidak hanya terletak pada satu nama bersama, tetapi harus diukur dari apakah kebijakan menjadi lebih terpadu, sumber daya disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, pemerintah daerah menjadi lebih proaktif, prosedur menjadi lebih sederhana, tanggung jawab menjadi lebih jelas, dan pada akhirnya masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih baik. Segera setelah MN mengesahkan resolusi tersebut, Pemerintah akan gigih menyempurnakan resolusi Pemerintah sesuai dengan skala yang ditetapkan MN, melaksanakan program secara terpadu, tidak mengurangi hak dan kepentingan masyarakat, serta bertanggung jawab kepada MN atas efektivitas penggunaan sumber daya program”.
Pengesahan yang menggabungkan program pembangunan sosial, kebudayaan, pedesaan dan permukiman etnis minoritas oleh MN telah mengubah cara penyelesaian persoalan jaring pengaman sosial: tidak lagi menyebar sumber daya secara terpisah, melainkan memusatkan investasi pada bidang-bidang utama. Dengan menempatkan pendidikan, kesehatan dan kebudayaan sebagai fondasi yang berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, Vietnam tengah membangun model pembangunan inklusif yang substansial, di mana kesenjangan geografis maupun etnis dipersempit./.
