Dua Tren Besar
Menjelang Pekan Tingkat Tinggi ke-81 Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (UNGA-81), Dewan Keamanan (DK) PBB, badan paling berkuasa di PBB, pada 18 September, menggelar pemungutan suara pendapat informal (straw poll) yang ketiga terkait para kandidat Sekjen PBB. Menurut berbagai sumber, dalam pemungutan suara ini, mantan Wakil Presiden Costa Rika, yang kini menjabat sebagai Sekjen Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Rebeca Grynspan, memperoleh sembilan suara dukungan, lima suara menolak dan satu suara abstain. Posisi kedua ditempati oleh Carokyn Rodrigues Birkett, Duta Besar (Dubes) Guyana untuk PBB.
Segera setelah pemungutan suara tersebut, mantan Presiden Cile, Michelle Bachelet, mengumumkan pengunduran dirinya bursa pencalonan. Keputusan ini menyisakan 8 kandidat yang dicalonkan secara resmi, diantaranya: Ivonne A-Baki dari Ekuador; María Fernanda Espinosa dari Ekuador; Rafael Grossi dari Argentina; Rebeca Grynspan dari Kosta Rika; Olara Otunnu dari Uganda; Carolyn Rodrigues-Birkett dari Guyana; dan Macky Sall dari Senegal. Meskipun kandidat baru masih untuk berpartisipasi dalam beberapa bulan mendatang, perkembangan saat ini menunjukkan bahwa dua faktor penting yang memengaruhi persaingan tahun ini, yaitu: kesetaraan gender dan rotasi geografis. Dalam pidatonya di UNGA-81 pekan lalu, Perdana Menteri (PM) Spanyol, Pedro Sanchez, secara terbuka mendukung kedua tren ini.
Annalena Baerbock, Presiden Sidang ke-80 MU PBB juga menyatakan bahwa keputusan mengenai jabatan Sekjen PBB baru mengirimkan pesan penting tentang apakah PBB benar-benar bertekad melakukan pembaruan atau tidak: “Keputusan PBB mengenai posisi Sekjen yang ke-10 akan mengirimkan pesan tentang apakah Organisasi ini benar-benar mewakili orang-orang yang menjadi misi pelayanannya, yang sebagaimana Anda ketahui, separuhnya adalah perempuan dan anak perempuan. Pemimpin organisasi ini tidak hanya penting bagi mereka yang bekerja di sini, tetapi juga bagi miliaran orang di seluruh dunia”.
Suara Penentu dari Lima Anggota
Meskipun tren pemungutan suara terlihat cukup jelas tetapi masalah terbesar dalam proses pemilihan yaitu terletak pada kenyataan bahwa tidak setiap kandidat yang didukung oleh mayoritas akan menjadi kandidat terakhir yang dipilih. Kuncinya bergantung pada suara dari 5 negara anggota tetap DK PBB (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Tiongkok) yang memiliki hak veto. Penggunaan veto oleh salah satu dari kelima anggota ini secara otomatis menggugurkan kandidat tersebut. Hanya ketika DK PBB mencapai consensus penuh, organisasi yang paling berkuasa ini akan secara resmi mencalonkan seorang kandidat kepada MU (yang terdiri dari 193 anggota) untuk melakukan pemungutan suara, meskipun pemungutan suara MU pada tahap ini praktis hanya merupakan prosedur formal.
Oleh karena itu, Proses pemilihan Sekjen PBB, sangat terkait erat dengan situasi geo-politik global saat ini. Kalangan pengamat menyatakan bahwa semua negara besar cenderung menolak seorang kandidat yang mereka anggap bertentangan dengan kepentingan strategis mereka. Akibatnya, seorang kandidat dengan pandangan moderat, risiko politik yang rendah atau memiliki “profile” teknokratis (seperti ekonomi, teknologi dan sebagainya) mungkin akan memiliki keunggulan, terutama di tengah mendesaknya reformasi dalam internal PBB. Profesor Dirk Druet, Penasihat Senior Tidak Tetap di Institut Perdamaian Internasional di New York sekaligus dosen Sekolah Kebijakan Umum Max Bell dari Universitas McGill (Kanada) menilai: “Hal ini membutuhkan figur kepemimpinan jenis menuntut personel baru, bidang keahlian baru, dan bentuk kerja sama baru dengan wilayah-wilayah yang menjadi pusat perubahan cepat—perubahan yang membentuk kembali dunia dengan memerlukan keterlibatan aktif PBB.”
Siapapun nantinya yang menggantikan Antonio Guterres sejak 1 Januari tahun 2027, akan memikul tanggungjawab yang sangat berat. Sekjen yang baru dituntut untuk memperkuat kapasitas pemeliharaan perdamaian PBB, mengelola pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan memimpin respons global terhadap berbagai krisis.
