Langkah ini diambil untuk mengatasi berbagai hambatan hukum bagi pelaku usaha dan investor. Ini bukan sekadar gelombang reformasi administrasi biasa, melainkan sebuah upaya nyata untuk menciptakan “pembebasan kreativitas” bagi seluruh perekonomian dan masyarakat Vietnam.

Fokus utama dari kesebelas resolusi tersebut adalah menghapus berbagai hambatan kelembagaan yang selama ini menghambat roda pembangunan. Diperkirakan, 11 resolusi ini saja dapat membantu masyarakat menghemat sekitar 23 triliun VND (atau setara lebih dari 870 juta USD) biaya kepatuhan setiap tahun. Namun, nilai yang jauh lebih besar sebenarnya terletak pada perubahan pola pikir tata kelola, sehingga mampu menciptakan kondisi yang lebih mendukung pembangunan.

Perubahan Pola Pikir Tata Kelola

Selama bertahun-tahun, Vietnam telah mencapai kemajuan besar melalui keterbukaan, integrasi, dan reformasi ekonomi. Namun, ketika saat memasuki tahap pembangunan baru, “hambatan tak kasat mata” mulai terlihat semakin jelas. Hambatan tersebut mencakup ketentuan hukum yang tumpang tindih; prosedur yang berlarut-larut karena harus melalui banyak tingkatan perantara; serta munculnya berbagai bentuk “surat izin tambahan” yang membuat pelaku usaha kehilangan waktu, biaya, dan peluang pasar. Akibatnya banyak keputusan tertunda, banyak proyek terhambat, dan banyak peluang pembangunan terlewatkan. Hambatan-hambatan inilah yang memperlambat laju perekonomian secara keseluruhan.

Oleh karena itu, resolusi-resolusi yang diberlakukan kali ini bukan hanya untuk memangkas sejumlah prosedur administrasi, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam pola pikir pengelolaan: dari sistem pengelolaan berbasis “izin-persetujuan” menuju tata kelola yang didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas; dari model kekuasaan administratif yang terpusat menuju desentralisasi yang lebih kuat kepada pemerintah daerah dan tingkat akar rumput. Dengan semangat tersebut, Perdana Menteri Le Minh Hung terus meminta kementerian dan instansi terkait untuk mempercepat reformasi, serta menganggapnya sebagai syarat mutlak guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada periode mendatang: “Terkait prosedur administrasi, kami bekerja langsung dengan kementerian-kementerian dan meminta agar pelaksanaannya sesuai dengan keputusan dari Pusat. Yaitu harus memangkas waktu pelaksanaan, mengurangi biaya prosedur, serta menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, mudah diprediksi, dan terbuka bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Ini merupakan persyaratan yang sangat penting untuk mendorong kegiatan produksi dan bisnis, serta berkontribusi dalam mencapai target pertumbuhan dua digit pada masa mendatang”.

Di bawah arahan ketat Perdana Menteri, ratusan dokumen peraturan perundang-undangan telah direvisi dan disempurnakan. Hal ini menunjukkan tekad politik tertinggi Pemerintah dalam membangun administrasi publik yang melayani masyarakat dengan menempatkan warga dan pelaku usaha sebagai sentral. Wakil Menteri Kehakiman Vietnam, Nguyen Thanh Tinh menegaskan: “Penyesuaian terhadap hampir 50 undang-undang dilakukan untuk memangkas hampir 60 bidang usaha bersyarat serta menghapus 158 prosedur administrasi, beserta berbagai langkah penyederhanaan lainnya. Ini merupakan gelombang reformasi yang sangat intensif dan ekstensif. Dengan demikian, hanya dalam waktu kurang dari satu bulan, kita telah berhasil melaksanakan target pengurangan dan penyederhanaan prosedur administrasi serta bidang usaha bersyarat sesuai dengan arahan Perdana Menteri”

Membebaskan daya kreativitas, menciptakan terobosan pembangunan

Jika kebijakan Đổi mới (Pembaruan) pada tahun 1986 merupakan proses pembebasan daya produksi, maka reformasi kelembagaan saat ini dapat dipandang sebagai proses pembebasan daya kreativitas. Kreativitas tersebut kini menjadi sumber daya strategis bangsa. Sebuah negara yang ingin maju dengan cepat tidak bisa lagi hanya bergantung pada pemanfaatan keunggulan lama, melainkan harus menciptakan kondisi yang memungkinkan jutaan orang dapat berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuan mereka. Langkah maju inilah yang sangat diharapkan oleh kalangan pelaku usaha.

Lu Nguyen Xuan Vu, Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Ho Chi Minh, menyatakan: “Negara cukup hanya mengelola sebagian prosedur administrasi, sekitar di bawah 50%, sementara lebih dari 50% sisanya diserahkan kepada pelaku usaha untuk dilaksanakan, dibangun, dipertanggungjawabkan secara mandiri. Jika kita dapat melakukan hal tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengawasan, maka apabila pelaku usaha melakukan prosedur itu secara salah, tidak memenuhi komitmen, atau tidak sesuai dengan ketentuan, mereka harus bertanggung jawab”

Sejarah perkembangan banyak negara menunjukkan bahwa ketika daya kreativitas masyarakat dibebaskan, sumber daya pembangunan akan berkembang dengan sangat cepat. Dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, langkah tersebut dapat menjadi salah satu reformasi terpenting, yaitu membangkitkan kemampuan kreatif seluruh masyarakat Vietnam demi menciptakan terobosan pembangunan pada era baru.