Menurut Wakil PM Ho Quoc Dung, penyusunan rancangan peraturan tersebut bertujuan untuk mendukung pengelolaan Negara di sektor perikanan; khususnya, untuk mencegah dan menanggulangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Eropa (EC). Pada inspeksi kelima, Komisi Eropa mengusulkan agar Vietnam segera menyelesaikan peraturan ini, meningkatkan sanksi untuk menjamin efek jera dan efektivitas pengelolaan negara. Terkait penggunaan dokumen asing sebagai dasar pengenaan sanksi, Wakil PM Le Tien Chau menyatakan:

“Saya mengusulkan agar kita harus konsisten dengan prinsip utama yaitu menjaga kedaulatan, hak berdaulat, dan hak yurisdiksi. Prinsip ini harus ditetapkan dengan jelas, bahwa putusan pengadilan asing hanyalah sumber informasi referensi. Hal tersebut tidak dapat menggantikan bukti, proses penyelidikan, maupun hasil verifikasi serta penanganan pelanggaran administratif oleh otoritas berwenang di dalam negeri”.

Ketika menyimpulkan sidang tersebut, Wakil PM Ho Quoc Dung menekankan bahwa Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup perlu terus menyerap rekomendasi Komisi Eropa yang sesuai untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan peraturan tersebut. Langkah ini dilakukan guna segera menginformasikan kepada Komisi Eropa tentang upaya Vietnam dalam menghapus "kartu kuning" IUU.