Ketua MN Tran Thanh Man mengarahkan pembahasan para anggota MN dengan menekankan bahwa pembahasan harus dimulai dari kualitas kebijakan. Beliau meminta para anggota MN untuk fokus pada kebijakan yang masih menimbulkan perbedaan pendapat, isu-isu yang berdampak besar terhadap masyarakat dan dunia usaha, serta mekanisme baru yang belum memiliki preseden atau belum teruji secara menyeluruh.

“Harus mencerminkan kualitas pemikiran legislatif yang baru. UU perlu berfokus pada hal-hal yang menjadi kewenangan MN, bersifat prinsip dan stabil. Hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak warga negara, persyaratan usaha, alokasi sumber daya, pembagian kekuasaan, serta tanggung jawab lembaga-lembaga Negara harus diatur secara konkret dalam undang-undang. Hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak berarti terus-menerus merevisi UU hanya untuk mengejar dinamika tersebut”.

Menekankan bahwa sistem hukum yang baik tidak hanya membutuhkan setiap UU yang baik, tetapi juga mengharuskan seluruh UU tersebut berjalan secara selaras dalam satu kerangka logika yang terpadu, Ketua MN Tran Thanh Man meminta agar UU tidak dianggap selesai pada saat MN mengesahkannya melalui pemungutan suara. Nilai dan efektivitas suatu UU hanya benar-benar terbukti ketika UU tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata, melindungi hak dan kepentingan yang sah masyarakat, mengatasi berbagai hambatan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta membuka jalan bagi pembangunan.

Selama dua hari berlangsungnya Konferensi, yakni pada 28 dan 29 September, para anggota MN yang bekerja secara penuh waktu membahas dan memberikan masukan terhadap 17 rancangan undang-undang penting yang direncanakan untuk diajukan kepada MN pada Persidangan ke-2. RUU tersebut mencakup bidang ekonomi dan keuangan; ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan hidup; administrasi dan peradilan; serta sosial-budaya.