Hak atas tempat tinggal yang sah adalah hak warga negara yang dijamin oleh Konstitusi dan hukum Viet Nam. Undang-Undang Perumahan juga secara tegas menegaskan hak atas tempat tinggal dan hak kepemilikan rumah yang sah bagi warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa mengurus tempat tinggal bagi rakyat bukan sekadar tanggung jawab manajemen Negara, melainkan juga hakikat dari sebuah Negara yang selalu menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Membangun ekosistem hunian yang berkelanjutan
Fakta selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa seiring dengan laju urbanisasi yang cepat dan perpindahan tenaga kerja yang masif, kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, buruh, dan pekerja di perkotaan semakin besar. Sementara itu, aksesibilitas perumahan bagi banyak warga masih terbatas, pasokan perumahan sosial belum memadai untuk memenuhi permintaan, serta masih terdapat berbagai hambatan terkait ketersediaan lahan, prosedur investasi, dan mekanisme kredit. Belakangan ini, Vietnam secara berturut-turut telah menerbitkan berbagai kebijakan jaminan sosial mengenai perumahan dengan semangat yang sangat jelas: pembangunan perumahan ditempatkan pada tingkat kebijakan jaminan sosial dan strategi pembangunan nasional.
Pada rapat mengenai pengembangan perumahan sewa di ibu kota Hanoi pada 25 Mei, Perdana Menteri Le Minh Hung menekankan:
Negara akan memegang peran sebagai fasilitator, menyediakan institusi, kebijakan, perencanaan, serta instrumen keuangan dan kredit agar pasar dapat berkembang secara sehat dan transparan. Kita akan memiliki mekanisme dan kebijakan untuk memobilisasi partisipasi perusahaan dan sumber daya sosial dengan keuntungan yang wajar, serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses ke tempat tinggal yang stabil, berjangka panjang, aman, dan terjangkau.
Pesan ini menunjukkan suatu pendekatan baru, yaitu Negara tidak menggantikan peran pasar, tetapi Negara harus memandu pasar untuk berkembang ke arah penyelarasan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat. Yang lebih patut diperhatikan, untuk pertama kalinya Viet Nam secara tegas menetapkan bahwa perumahan sewa harus menjadi segmen strategis jangka panjang. Hal ini mencerminkan perubahan dalam pola pikir pembangunan perumahan.
Fakta bahwa Vietnam mulai membentuk segmen ini dengan lebih jelas menunjukkan bahwa kebijakan perumahan semakin mendekati kebutuhan nyata masyarakat dan tren pembangunan modern. Bersamaan dengan itu, serangkaian solusi sedang didorong, seperti: pembentukan Dana Perumahan Nasional; memprioritaskan lahan untuk perumahan sosial; membangun tempat tinggal bagi buruh; memperluas syarat akses perumahan bagi pekerja; serta mereformasi prosedur investasi secara masif guna mempersingkat waktu pelaksanaan proyek.
Menjamin hak atas hunian tetap bagi seluruh warga negara
Arahan dan kebijakan terbaru mengenai pembangunan perumahan terus menegaskan sebuah pandangan yang konsisten dari Vietnam: pembangunan harus sejalan dengan kemajuan dan keadilan sosial. Dalam proses pembangunan negara, Negara tidak hanya memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfokus pada jaminan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas hunian tetap.
Pada sesi kerja dengan Komite Partai Pemerintah mengenai situasi implementasi Arahan 34 dari Sekretariat tentang peningkatan kepemimpinan Partai terhadap upaya pembangunan perumahan sosial dalam situasi baru, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam sekaligus Presiden To Lam secara tegas menekankan bahwa perspektif kebijakan perumahan pada fase baru harus dirancang dengan tingkat pemikiran baru dan visi baru:
Perumahan harus ditempatkan di dalam strategi pembangunan perkotaan nasional, di setiap kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan ekonomi, zona pendorong, dan koridor pertumbuhan. Perencanaan perumahan harus sejalan dengan infrastruktur teknis dan layanan sosial, serta memiliki fasilitas budaya dan ruang kehidupan yang memadai bagi warga. Negara harus menciptakan ketersediaan lahan, perencanaan, dukungan keuangan, menetapkan standar dan regulasi, menyederhanakan serta memfasilitasi prosedur administratif terkait; sementara pasar berpartisipasi dalam pembangunan dan pengoperasian dengan keuntungan yang wajar; dan masyarakat mendapatkan akses ke tempat tinggal yang stabil, aman, terjangkau, serta tepat sasaran. Perumahan sewa harus menjadi pilar strategis.
Nilai dari sebuah negara maju harus diukur dari kemampuan setiap warga negara untuk memiliki kesempatan mencapai kehidupan yang stabil melalui hasil kerja keras mereka sendiri. Berbagai kebijakan perumahan yang sedang diimplementasikan saat ini tidak hanya memiliki makna ekonomi, tetapi juga merupakan penegasan kuat dari semangat pembangunan inklusif yang berpusat pada manusia, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam perjalanan pembangunan./.
