Sidang tersebut dikonektivitas secara daring dengan 34 provinsi dan kota di Vietnam.

Selama pelaksanaan Telegram Dinas PM Pemerintah tercatat hingga tgl 30 Mei, secara keseluruhan Vietnam ditemukan lebih dari 2.000 kasus pelanggaran, dan kasus yang telah ditangani sebanyak 1.600 kasus yang terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dalam sidang tersebut, Wakil PM Ho Quoc Dung menekankan bahwa pada waktu mendatang perlu meningkatkan pemahaman dalam menangai hukum mengenai kekayaan intelektual dari berbagai perusahaan, organisasi dan individu.

“Saya meminta para Kepala berbagai kementerian dan instansi terkait, khususnya Ketua Komite Rakyat dari berbagai provinsi harus gigih menerapkan solusi-solusi untuk meningkatkan kapabilitas, daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan hak kekayaan intelektual. Secara khusus harus lebih gigih menggulangi dan mencegah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual”.