Dalam konteks tersebut, Vietnam secara proaktif berpartisipasi dan mendorong berbagai mekanisme kerja sama internasional dalam tata kelola laut, memperluas ruang kerja sama, serta secara langsung mendukung pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis laut.
Perjanjian tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional (Perjanjian BBNJ), yang mulai berlaku pada Januari 2026, merupakan kerangka hukum penting untuk mendorong kerja sama internasional dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut, sekaligus memperjelas implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).
Sebagai salah satu negara pertama yang meratifikasi Perjanjian tersebut pada Juni 2025, Vietnam menegaskan komitmennya untuk mendorong kerja sama dan hukum internasional dalam tata kelola laut. Implementasi BBNJ juga berkaitan langsung dengan kepentingan pembangunan Vietnam, serta berkontribusi langsung pada tujuan menjadikan Vietnam sebagai negara maritim yang kuat dan sejahtera melalui sumber daya laut.
Berkaitan langsung dengan strategi ekonomi kelautan nasional
Resolusi No. 36-NQ/TW tentang Strategi Pengembangan Ekonomi Kelautan Vietnam yang Berkelanjutan hingga 2030, dengan visi hingga 2045, menetapkan tujuan menjadikan Vietnam sebagai negara maritim yang kuat dan sejahtera melalui sumber daya laut. Resolusi tersebut juga menekankan pentingnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya secara rasional, perlindungan lingkungan laut, serta secara proaktif memperluas kerja sama internasional di bidang kelautan. Oleh karena itu, implementasi Perjanjian BBNJ juga berkaitan langsung dengan kepentingan pembangunan Vietnam sebagai negara maritim. Profesor Muda, Doktor Vu Thanh Ca, mantan Direktur Institut Penelitian Samudra dan Kepulauan Vietnam, menjelaskan:“BBNJ membantu negara-negara kurang berkembang untuk berbagi pengetahuan dari negara-negara maju, yang melayani konservasi dan pengembangan berkelanjutan ekonomi kelautan, serta memungkinkan negara-negara seperti Vietnam untuk menginternalisasi ketentuan-ketentuan Perjanjian Hukum Laut. Teknologi yang ditransfer tidak hanya berlaku di luar yurisdiksi nasional tetapi juga di perairan Vietnam, membantu kita untuk melestarikan dan mengembangkan ekonomi kelautan yang lebih berkelanjutan.”
BBNJ membuka peluang-peluang baru untuk kerja sama internasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan pembangunan Vietnam. Konservasi keanekaragaman hayati berarti melindungi sumber daya bagi pengembangan ekonomi kelautan. Penelitian sumber daya genetik laut membuka peluang bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sektor-sektor ekonomi baru. Langkah ini juga sejalan dengan tujuan pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, yang dipadukan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan nasional. Profesor Muda, Doktor Ilmu Biologi Kelautan Vo Sy Tuan mengatakan: “Pengembangan berkelanjutan berarti kita harus dapat meningkatkan kesejahteraan melalui sumber daya laut. Kerja sama internasional sangat diperlukan karena berbagai persoalan di laut tidak mengenal batas negara dan harus kita atasi bersama dengan negara-negara lain. Kita perlu secara proaktif memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan internasional, serta berbagi sumber daya dan informasi. Dengan demikian, kita dapat memperoleh dukungan dan sumber daya dari para mitra internasional sekaligus bersama-sama menangani berbagai persoalan lintas batas. Misalnya, membangun kawasan konservasi laut lintas batas."
Aktif membangun dan menjaga tatanan hukum internasional di bidang kelautan
Sebelum Perjanjian BBNJ, Vietnam telah aktif mendorong implementasi UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum bagi tata kelola laut dan samudra. Vietnam merupakan salah satu negara pendiri Kelompok Sahabat UNCLOS dan pada 2025 memegang posisi sebagai Ketua Konferensi Negara-Negara Anggota UNCLOS ke-35 (SPLOS 35).
Ratifikasi awal Vietnam terhadap BBNJ, bersama dengan terpilihnya Profesor Muda, Doktor Nguyen Thi Lan Anh sebagai Hakim Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) untuk masa jabatan 2026–2035, merupakan tonggak yang menunjukkan semakin jelasnya peran Vietnam dalam tata kelola samudra. Duta Besar Australia untuk Vietnam, Gillian Bird, mengatakan: “Menurut saya, komitmen dan partisipasi aktif Vietnam telah mendapat pengakuan melalui terpilihnya Doktor Lan Anh baru-baru ini sebagai Hakim Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut. Ini merupakan posisi yang sangat penting dan bergengsi, karena untuk pertama kalinya seorang hakim berkewarganegaraan Vietnam terpilih menjadi hakim di pengadilan tersebut”.
Dari turut membangun aturan hingga berpartisipasi dalam pelaksanaannya, Vietnam secara bertahap menyelaraskan tanggung jawab internasional dengan kepentingan nasional –demi mewujudkan cita-cita menjadi negara maritim yang kuat dan sejahtera melalui sumber daya laut.
